Merdeka.com - Pemerintah belum memberikan santunan kepada keluarga petugas pemilu yang meninggal dunia. Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku masih memantau perkembangan data petugas berdasarkan kategori yang meninggal dan sakit pada Pemilu 2019.

"Kita akan terus memantau berdasarkan laporan dari KPU mengenai berapa jumlah petugas tersebut yang diregister berapa yang mengalami sakit, kecelakaan atau dalam hal ini sampai meninggal dunia," katanya usai acara Infrastruktur Summit 2019 di Unpad, Bandung, Jumat (26/4).

Setelah ada data yang pasti, pihaknya bisa menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk diserahkan kepada keluarga petugas pemilu. Meski tidak rinci, ia menyatakan besaran uang santunan sesuai dengan pengajuan dari KPU.

"Sudah seperti yang diusulkan KPU," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Petugas KPPS penting untuk mendapatkan asuransi ketika melaksanakan tugas.

"Tentu saja kan asuransi itu selalu dari sisi pekerjaan ada elemen asuransinya meskipun dari pekerjaan KPPS mereka sebetulnya sudah terasuransi, baik asuransi kesehatan dan jiwa. Untuk itu kita terus mengkampanyekan betapa pentingnya asuransi kepada masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, data KPU, hingga Kamis (25/4), korban meninggal dunia mencapai 225 jiwa. "Data per 25 April pukul 18.00 WIB yang wafat 225, sakit 1.470. Total 1.695," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz saat dikonfirmasi Kamis (25/4) malam.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemerintah telah mengkaji besaran santunan yang akan diberikan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal saat menjalankan tugasnya.

Adapun besaran santunan yang akan diberi sebesar Rp 36 juta per orang. "(Besaran Rp 36 juta per orang) Kalau tidak salah, ya," ujar Askolani di Jakarta, Kamis (25/4).