Stok Vaksin Covid-19 Habis, Gubernur Khofifah Desak Kemenkes Kirim Tambahan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengirimkan vaksin Covid-19 ke Jawa Timur. Menurutnya, Jatim kekurangan stok vaksin untuk penyuntikan dosis kedua.

"Jadi ya kita berharap kita akan mendapatkan dropping sebanyak mungkin, sesegera mungkin untuk bisa memenuhi dosis kedua sekaligus perluasan dosis pertama," ucap Khofifah (4/8).

Distribusi vaksin Covid-19 dari pusat ke daerah yang kurang lancar menyebabkan antrean untuk vaksinasi dosis kedua terjadi di beberapa tempat. Sejumlah daerah juga terpaksa menunda pelaksanaan vaksinasi dosis kedua.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku sudah berkomunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Pemprov Jawa Timur sendiri terus berupaya mengejar target 315.000 vaksinasi per hari dengan menggandeng sejumlah pihak.

Keluhan lambatnya pasokan vaksin juga dikeluhkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia berharap agar jatah vaksin dari Pemerintah Pusat ke daerah tidak diberikan secara ketengan. Sehingga target imunitas komunal (herd immunity) bisa tercapai.

"Akibatnya yang disuntik pertama bertemu dengan orang yang disuntik sudah dua kali. Akhirnya tak tercapai, yang satu sudah mulai melemah antibodinya, yang satu baru mulai membangun antibodinya. Jadi tidak tercapai. Jadi statistiknya tercapai 70 persen, namun sebenarnya kumpulan orang tak setara antibodinya, herd immunity-nya tak tercapai," beber Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga mendorong agar pemerintah mempertimbangkan opsi memberikan izin kepada masyarakat melaksanakan vaksinasi mandiri.

Distribusi Ruwet

Pengamat kebijakan publik Trubus Ardiansyah berpendapat ruwetnya pendistribusian vaksin saat ini tidak lepas dari panjangnya birokrasi yang harus ditempuh hingga vaksin tersedia di tempat vaksinasi.

Menurutnya, sebenarnya pemerintah bisa saja membuka peluang bagi pendistribusian vaksin oleh pihak lain, misalnya swasta.

"Masalahnya vaksin ini memang termasuk public goods. Oleh karena itu, bila pihak di luar pemerintah diberi kesempatan, perlu ada kanalisasi yang ketat. Misalnya, hanya diberikan kepada karyawan dan keluarga. Jadi tidak seperti sekarang, karyawan dapat di kantor, keluarga dari pemerintah. Jangan campur-campur," katanya.

Sumber: Liputan6.com