Merdeka.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memanggil manajemen Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh. Mereka mempertanyakan alasan kenapa Aceh kerap mengalami pemadaman.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRA mulanya tertutup. Kemudian di akhir pertemuan, semua awak media diperbolehkan masuk buat mendengar langsung pembicaraan antara dewan dengan pihak PLN Aceh. Saat itu, Komisi III DPRA juga meminta jaminan supaya tidak ada lagi pemadaman, khususnya bulan Ramadhan.

Pihak PLN Aceh diwakili oleh Manajer Perencana Arif Mudari, Manajer Teknik Bimo Samudro, Deputi Manajer Humas dan Hukum T Bahrul Halid, serta Deputi Manajer Perencana Sistem Ediwan.

Sekretaris Komisi III DPRA, Sulaiman mengatakan, pemanggilan manajemen PLN Aceh karena keluhan warga, dan tindak lanjut demontrasi mahasiswa meminta PLN tidak melakukan pemadaman listrik.

"Kita meminta jaminan memang kepada pihak PLN agar Aceh tidak lagi mengalami krisis listrik," kata Sulaiman di ruang rapat Komisi III DPRA usai pertemuan, Senin (16/5).

Sulaiman juga meminta kepada PLN supaya memikirkan solusi lain sehingga suplai listrik di Aceh normal. Terutama supaya saat Ramadhan dan saat beban puncak seperti menjelang salat maghrib tidak terjadi pemadaman.

Menanggapi hal itu, Bimo beralasan pemadaman beberapa waktu lalu akibat dari pembangkit induk mengalami gangguan. Saat itu, lanjut dia, satu unit PLTU Nagan Raya sedang masa pemeliharaan, dan dalam waktu bersamaan unit PLTU Nagan Raya lainnya mengalami gangguan. Sehingga pembangkit listrik tenaga gas di Arun tidak mampu menopang kebutuhan listrik di Aceh.

"Setelah selesai diperbaiki semua unit kan langsung normal kembali. Terjadi pemadaman kemarin itu juga karena setelah dua unit PLTU di Nagan gangguan dan pemeliharaan, pembangkit listrik gas di Arun juga koleps, meskipun langsung bisa diperbaiki," kata Bimo.

Kebutuhan listrik di Aceh sebanyak 320 MW. Sedangkan tiga pembangkit listrik besar di Aceh menyediakan 360 MW. Bila satu pembangkit saja mengalami gangguan, maka kebutuhan listrik di Aceh tidak terpenuhi.

"Misalnya Nagan Raya katakanlah satu unit 100 MW gangguan, kurang 100 kan jadi 260 MW. Nah, pada saat itulah kita kekurangan pasokan," ujar Bimo.

Oleh karena itu, tambah Bimo, Aceh membutuhkan pembangkit cadangan sebanyak 100 MW. Jika terjadi gangguan pada pembangkit utama, maka pembangkit bisa membantu menyuplai.

"Jadi kita harus siapkan cadangan 100 MW, sekarang ini yang belum ada," imbuh Bimo.

Menurut Bimo, dengan adanya pembangkit listrik tenaga gas di Arun sebesar 100 MW pada akhir 2017, nantinya diharapkan bisa menjadi cadangan. Selain itu ada juga pembangkit PLTA di Takengon 2x40 MW selesai 2018, dan Nagan Raya ditambah 2x200 MW akan selesai pada 2020.

"Insya Allah ke depan kita sudah berlebih kebutuhan listrik," sambung Bimo.

Terkait Aceh masih tergantung dengan interkoneksi di Sumatera Utara Bagian Utara (Sumbagut), Bimo mengatakan hal itu memang sangat diperlukan. Sebab Aceh masih dikendalikan interkoneksi melalui Pusat Pengatur Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban seluruh sumatera.

"Justru kalau kita buat mandiri di Aceh sangat berbahaya. Bila ada gangguan dengan pembangkit kita di Aceh, kita tidak bisa mengambil daya dari Sumatera Utara," tutupnya.