Soal becak, Anies jangan hanya pikirkan kontrak politik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana 'menghidupkan' kembali becak di perkampungan ibu kota. Rencana itu diakui Anies merupakan bagian dari kontrak politik saat kampanye dulu yang kini harus dipenuhi.

Politisi NasDem Ahmad Sahroni menilai Anies seharusnya tak sekedar terikat kontrak politik saja. Namun, perlu juga melakukan kajian panjang sebelum berpikir melegalkan becak di ibu kota.

Sahroni berpendapat, sebaiknya Anies memikirkan bagaimana mengatasi kemacetan dan banjir dibanding mengeluarkan kebijakan yang hanya membela sekelompok orang akibat kontrak politiknya.

"Jangan hanya karena adanya kontrak politik karena kebijakan harusnya bisa diberlakukan secara umum, bukan hanya di sekitar Jakarta Utara, tetapi wilayah lain pun akan bisa melakukan hal serupa," tuturnya, Senin (22/1).

Ia mengutarakan, becak dinilai bisa memperparah kemacetan ibu kota. Terlebih jika banyak becak yang mangkal.

Perdebatan lain yang mungkin muncul adalah batasan jenis jalan perkampungan yang menurut Anies sebagai wilayah trayek diizinkan untuk becak. Bila memang tidak diperbolehkan di jalanan raya, menurut Sahroni perlu dipertegas seperti apa kriteria jalan diperbolehkan dilewati becak seperti apa.

Selain itu, dia khawatir munculnya becak dapat menimbulkan persoalan baru. Dia mencontohkan perselisihan antara ojek pangkalan dan online beberapa waktu silam.

"Jangan sampai nanti malah berselisihnya dengan tukang becak," tuturnya.