Merdeka.com - Pakar IT Pratama Dahlian Persada ikut menanggapi prihal mudahnya situs pemerintah disusupi judi online. Menurutnya, selama ini lembaga pemerintah adalah sasaran utama para peretas dengan berbagai faktor pendorong.

"Yang paling utama adalah faktor politik dan mencari popularitas. Peretas ingin menunjukkan bagaimana mudahnya menembus fasilitas pemerintah pusat di dunia maya, namun kali ini adalah faktor materi," kata Pratama dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (15/10) malam.

Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan ada sebanyak 291 website yang kena retas dan disusupi konten-konten judi online. Ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online dikarenakan kelemahan pada sistem web sehingga pelaku mudah sekali masuk dan menanamkan iklan.

"Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online yang sehari-harinya sering dibuka oleh masyarakat umum entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik," katanya.

Katanya, dari keterangan Dittipidsiber Bareskrim Polri diberitahukan bahwa pelaku memakai serangan XSS alias cross site scripting untuk meretas situs web pemerintah dan perguruan tinggi tersebut. Pelaku mengakses lalu menempelkan backlink secara ilegal ke website pemerintah karena tidak akan mungkin di blokir url nya.

"Tidak mungkin domain go.id akan diblokir, jika diblokir maka semuanya akan down, tidak cuma page judinya saja. Pelaku menjual akses link untuk menyusup page judi di domain pemerintah yaitu go.id," tegasnya.

Dilaporkan, lanjutnya, peretasan itu terdiri dari 23 persen perguruan tinggi negeri (68 situs), 13 persen sekolah (38 situs), pemerintahan (37 situs), dan 51 persen situs milik pemerintah lainnya. Menurutnya, bisa disimpulkan bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online.

Dengan kondisi situasi seperti saat ini, lanjutnya, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penataan infrastruktur cyber dan keamanannya. Pasalnya, setiap saat akan menjadi sasaran empuk peretas luar maupun dalam negeri dengan berbagai alasan.

"Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan situs milik pemerintah cukup mudah ditembus oleh para peretas. Satu belum menggunakan secure coding, kedua belum memakai secure hosting, ketiga awareness SDM masih kurang, dan keempat jarang melakukan Pentest," ujarnya.

Maka dari itu, Dahlian berharap perlu segera disahkannya UU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air.

"Dan juga karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah yang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri menangkap 22 orang terkait aktivitas judi online di sebuah situs institusi pemerintahan. Tiga orang di antaranya adalah perempuan.

Kabagpenum Div Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menyusup masuk ke situs pemerintah melalui script dari Google yang kemudian dibuatkan back-link situs judi online. Motifnya ingin meningkatkan rating sekaligus mempromosikan aktivitas ilegal mereka.

"Dengan tujuan meningkatkan rating serta promosi dari situs perjudian online, serta dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan perjudian, serta praktik perjudian online melalui website," kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (14/10).

Ia menyebut, sebanyak 12 website milik pemerintah telah disusupi oleh para terduga pelaku.

"Dan 43 website lainnya dengan cara membuat script dan back-link situs perjudian online yang ditanam pada website yang dimaksud, serta melakukan praktik perjudian online melalui website," sebutnya.