Setelah Nakes & Aparat, Vaksin Covid Diprioritaskan Buat Masyarakat Usia 18-59 Tahun

Merdeka.com - Jubir Vaksinasi dan perwakilan Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah telah menetapkan orang yang diprioritaskan untuk diberikan vaksin Covid-19. Pertama adalah tenaga kesehatan agar kebal terhadap orang yang terpapar corona saat dirawat.

"Vaksin ini digunakan diberikan pertama kali ke tenaga kesehatan, seluruh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, tenaga penunjang, bahkan sampai tenaga yang memberikan dukungan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan itu kita berikan vaksin ini," katanya dalam live Instagram Ruang Merdeka 'Efektivitaskah Vaksin Sinovac'?, Rabu (16/12).

"Sehingga walaupun ketemu penderita setiap hari, terpapar Covid setiap hari mereka tetap terjaga imunitasnya dan tentunya jangan sampai ada kematian lagi di antara tenaga kesehatan kita, karena ini benteng yang merawat kita, kalau merawat saja sudah kurang gimana kita berdaya," sambungnya.

Berikutnya adalah profesi yang melakukan pelayanan publik. Seperti TNI, Polri dan petugas pemadam kebakaran. Selain itu, ada para pemuka agama dan para guru.

"Setelah nakes, prioritas kedua diberikan kepada layanan publik, seperti TNI Polri, petugas pemakaman, petugas pemadam kebakaran, para mubaligh, pendeta, pastur yang memberikan layanan kepada umat, juga guru mungkin pada saat nanti saat sekolah sudah akan mulai, jadi ini yang menjadi prioritas," ucapnya.

Kemudian, ada masyarakat umum berusia 18-59 tahun. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi usia tersebut.

"Yang ketiga adalah masyarakat umum, masyarakat umum yang berusia 18-59 tahun yang sosial ekonominya yang bisa membeli dan mengakses vaksinasi ini tapi mereka dikategorikan pelaku ekonomi sehingga ditanggung pemerintah," ucapnya.

Alasan Prioritaskan Usia 18-59 Tahun Dapat Vaksin

Nadia menjelaskan alasan pemerintah mengutamakan memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat berusia 18 sampai 59 tahun.

"Mengapa angka tersebut jadi sasaran vaksinasi kita, karena usia 18-59 tahun yang paling banyak terinfeksi dan walaupun pada golongan tersebut yang jumlah terbanyak terinfeksi, artinya mereka juga mengalami gejala ringan dan angka kematiannya juga sangat rendah," kata Jubir Vaksinasi dan Perwakilan Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam live Instagram ruang Merdeka.

Menurutnya, pemerintah menyasar kelompok usia itu lantaran populasinya paling besar di Indonesia. Dengan melakukan perlindungan kepada kelompok itu, bisa memperkuat benteng imunitasnya agar tidak cepat tertular dan tak mudah menjadi sakit.

"Kalau mereka tidak mudah tertular dan menjadi sakit berarti kita memutuskan rantai penularan pada kelompok yang populasinya yang jumlahnya sangat besar, jadi akan terjadi pemutusan rantai penularan di antara individu karena kita memberikan vaksin kepada kelompok yang jumlahnya sangat besar di dalam piramida penduduk kita," jelasnya.

Menurut dia, kelompok usia tersebut selalu keluar rumah dan melakukan aktivitas. Sehingga, bila pemerintah memberikan kekebalan atau vaksinasi, kelompok tersebut tak membawa pulang virus ke rumah. Anak-anak dan orang tua tidak akan tertular.

"Jadi itulah mengapa kita menyasar dulu pada kelompok ini, akan lebih cepat memutus rantai penularannya," pungkas Nadia.

Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan kabar terbaru soal vaksin Covid-19. Yakni, akan diberikan gratis pada seluruh masyarakat.

"Dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam siaran teleconference melalui chanel Youtube sekretariat presiden, Rabu (16/12).

Sebab itu dia memerintah kepada seluruh jajarannya agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran 2021 untuk biaya vaksinasi. Kemudian dia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasikan anggaran terkait ketersediaan vaksin.

"Saya menginstruksikan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksin gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkap Jokowi.