Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selain Anak Menkum HAM, KPK Juga Panggil 14 Saksi Kasus Suap Walkot Medan

Selain Anak Menkum HAM, KPK Juga Panggil 14 Saksi Kasus Suap Walkot Medan Anak Yasonna (Kemeja biru, sepatu kets). ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema T Laoly dalam kasus dugaan suap terhadap Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin. Anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

"Di kantor KPK di Jakarta, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yamitema Laoly, swasta. Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka IAN (Isa Ansyari)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/11).

Yamitema memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.20 WIB. Pemerikaan Yamitema merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan Senin, 11 November 2019 kemarin.

Selain Yamitema, dalam kasus ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 saksi lainnya. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan 14 saksi untuk tersangka IAN," kata Febri.

Mereka adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni; Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan, Renward Parapat; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Zulkarnain; Agus Suriyono; Direktur RSUD Dr. Pringadi Kota Medan, Suryadi Panjaitan.

Kemudian Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri; Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, Bob Harmansyah; Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis; Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun.

Lalu Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar; Kadis Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Suherman; Kadis Perhubungan Kota Medan, Izwar; Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi; dan Direktur PD Pasar Kota Medan, Rusdi Simoraya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Jalan-jalan ke Jepang

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jelang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.

Reporter: Fachrur Rozie (Liputan6.com)

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan 'Permainan' IUP oleh JATAM, Begini Respons Menteri Bahlil

Dilaporkan ke KPK atas Dugaan 'Permainan' IUP oleh JATAM, Begini Respons Menteri Bahlil

Menanggapi akan hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan santai dengan ketidaktahuan dirinya akan dilaporkan ke Komisi Antirasuah.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhanbatu, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Digeledah KPK

Selain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024

KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024

Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Mantan Suami Olla Ramlan Terkait Kasus Pengadaan Katalis di PT Pertamina

KPK Periksa Mantan Suami Olla Ramlan Terkait Kasus Pengadaan Katalis di PT Pertamina

Empat orang dikabarkan sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya
KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

KPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023

Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya