Merdeka.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota negara di luar Jawa untuk pemerataan ekonomi. Sandiaga ingin hal tersebut dikaji secara komprehensif dari segala aspek.

"Ini wacana yang sudah berulang kali disampaikan, dan menurut saya harus ada kajian yang komprehensif dan harus dilihat juga bukan hanya dari aspek tata kota, tata ruangnya, tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik," kata Sandi di Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4).

Sandi menuturkan, wacana tersebut sudah muncul sejak era Presiden Soekarno bahwa Ibu Kota akan dipindah ke Palangkaraya. Maka dari itu, perlu ada kajian mendalam. Apalagi, saat ini telah masuk revolusi industri 4.0 dengan penggunaan teknologi digital guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat juga dari relevansinya dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital, jadi tidak dengan secara layanan secara fisik," tuturnya.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin Bappenas mensosialisasikan kajian yang sudah ada kepada masyarakat. Dia pun mengamati proyek pemindahan Ibu Kota di sejumlah negara. Antara lain Kuala Lumpur, Amerika Serikat, Australia dan Myanmar.

Dari situ, pemerintah mesti mengkaji secara menyeluruh dari ketahanan ekosistem dan ekologi. Kemudian, berapa idealnya wilayah Jakarta menampung jumlah penduduknya.

"Tetapi yang kembali lagi menurut saya harus dikembalikan juga ke masyarakat karena ini keputusan yang sangat strategis, jadi harus ada Referendum, kalau kita mau pindahkan ibu kota itu berapa yang setuju," imbuh Sandi.

"Berapa yang mendukung dan itu yang harus dilakukan, melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau, ini bisa menjadi fokus kita," tambahnya.

Sandiaga belum bisa menjawab setuju tidaknya pemindahan ibu kota. Sebab kajian kajian wacana tersebut belum disampaikan secara komprehensif.

"Dan menurut saya ini bukan soal Sandiaga Uno setuju atau tidak, tetapi semua masyarakat harus kita ajak dalam konsesus bersama, karena ini keputusan yang selalu bersama buat bangsa kita," tandasnya.

Rencana pemindahan ibu kota negara sendiri sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memilih ibu kota negara ditempatkan di luar Jawa demi pemerataan ekonomi.

Pemindahan ibu kota negara menelan biaya yang tidak sedikit. Ada dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun.