Sambat Online, Dishub & DKP Kota Malang paling banyak dikeluhkan

Merdeka.com - Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Malang, tertinggi ditujukan untuk Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pengaduan yang disampaikan masyarakat seputar persoalan kemacetan, sampah dan parkir.

"Sekitar 70 persen pengaduan ditujukan untuk Dishub dan DKP Kota Malang. Sementara 30 persen, menyebar untuk SKPD dan institusi lainnya," kata Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Malang, Ani Rahmawiyati di Malang, Rabu (31/8).

Kota Malang melalui Dinas Kominfo memiliki layanan yang disebut dengan Sambat Online atau Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu Online. Pengaduan disampaikan melalui pesan pendek atau SMS, yang sudah menjadi program layanan Pemkot Malang.

Sejak dilaunching pada 20 Mei 2016 lalu, setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat. Setiap pengaduan akan disampaikan kepada institusi yang bersangkutan.

"Sehari rata-rata mendapat 2-3 SMS pengaduan," katanya.

Setelah pengaduan disampaikan kepada instansi terkait, Kominfo akan kembali menanyakan hasilnya. Dalam jarak sekitar seminggu, pengaduan tersebut akan ditanyakan terkait tindak lanjut yang dilakukan.

"Diberikan waktu seminggu, kemudian diingatkan," tegasnya.

Sementara itu, Dinas Kominfo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sambat Online untuk SKPD di lingkungan Pemkot Malang. Bimtek digelar sebagai upaya memberikan fasilitas pengelolaan dan penanganan pengaduan di lingkungan Pemkot Malang.

"Lewat sistem ini diharapkan aspirasi berupa saran, kritik dan pengaduan masyarakat terkelola dan tertangani dengan baik, sehingga terwujud pelayanan publik yang prima," kata Kepala Dinas Kominfo, Zulkifli Amrizal.

Sambat Online menjadi media yang menampung keluh kesah masyarakat dan diharapkan dapat memudahkan petugas pengelola pengaduan dalam menjalankan tugasnya. Acara yang digelar di Hotel Trio Indah II, Jalan Brigjen Slamet Riadi Kota Malang dihadiri 100 peserta. (mdk/hhw)