Purwakarta pertama kali sabet gelar WTP dalam laporan keuangan

Kabupaten Purwakarta untuk pertama kali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Barat. Laporan keuangan Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi dinilai sudah membaik, yang dikelola sejak 2015 lalu.Opini WTP itu diserahkan BPK RI perwakilan Jabar langsung kepada Dedi, di kantor BPK RI perwakilan Jabar, Jalan Mochamad Toha, Kota Bandung, Senin (6/6)."Purwakarta ini bisa menginventarisir aset daerah. Yang asalnya masih di atas batas toleransi secara materialitas berhasil diturunkan, seperti SPI temuan atau temuan terkait kepatuhan terhadap aturan," kata Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa.Dedi mengaku, prestasi itu didapat karena selama 2015 fokus kepada perbaikan aset. Sebelumnya memang masalah dialami Purwakarta yakni soal aset."Sehingga tahun ini kita menyempurnakan peningkatan kualitas administratif. Ini kan problemnya aset dari dulu. Dan aset ini kita kebut dan perbaiki dengan segala daya upaya sehingga bisa selesai," kata Dedi.Menurut Dedi, saat ini tinggal Rp 500 juta aset Kabupaten Purwakarta yang belum diinventarisasi, dari total Rp 2,4 triliun."Dan soal aset ini juga menjadi catatan kecil yang disampaikan oleh BPK Jabar kepada kami," ujar Dedi.Sebagai dorongan supaya Purwakarta bisa kembali meraih opini WTP, Dedi berjanji akan fokus pada pelayanan publik agar masyarakat bisa merasakan prestasi didapat. Misalkan dari kesehatan, pendidikan, dan lainnya."Artinya ini memang terobosan yang memang diperlukan kecerdasan dalam pengaturan aspek administratif untuk kepuasan masyarakatnya," ucap Dedi.Selain Kabupaten Purwakarta, BPK RI Jabar mengganjar empat daerah lain di Provinsi Jawa Barat dengan opini WTP pertama kalinya. Yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.