Prajurit jual amunisi di Papua Komisi I akan cecar Panglima TNI

Gubernur Papua Lukas Enembe menuding para personel Polri dan TNI sering kali menjual amunisi ke warga Papua. Akibatnya kontak senjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua tak pernah berhenti.Mendapat informasi itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berjanji akan mempertanyakan hal tersebut kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko. Kebetulan pihaknya akan melakukan rapat kerja bersama Moeldoko Senin depan."Akan saya tanyakan ke Panglima TNI nanti. Senin depan kebetulan ada Raker," ujar Mahfudz dalam pesan singkat, Kamis (6/2).Menurut dia informasi yang diberikan oleh Gubernur Papua ini serius. Oleh karena itu dia pun meminta agar Mabes Polri dan TNI menyelidiki hal tersebut."Informasi Gubernur Papua harus ditindaklanjuti oleh Mabes Polri dan TNI agar jelas kebenarannya," tegas dia.Wasekjen PKS ini pun mendesak agar Polri dan TNI menindak tegas jika tudingan tersebut terbukti. Selain itu, Mahfudz berharap, agar kasus ini dapat dicari solusinya."Jika terbukti harus ada tindakan tegas dan dicari apa sebab dan solusinya," pungkasnya.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa keamanan di Papua sangat ketat sehingga sulit membawa senjata atau amunisi ilegal dari luar Papua kecuali membeli dari aparat yang bertugas di Papua.Senada dengan Lukas, Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai juga mencurigai ada kejanggalan juga terjadi saat para aparat yang datang dari luar Papua membawa penuh amunisi, namun setelah pulang amunisi tak bersisa. Sehingga dia juga yakin, kelompok bersenjata di Papua mendapatkan amunisi justru dari aparat keamanan sendiri."Dari mana amunisi bisa masuk ke sana, ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawa apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa 16 M," kata Yorrys yang menemani Lukas bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.Menurut dia, amunisi dijual oleh para aparat keamanan dengan harga Rp 1.500 per butir. Dia juga yakin hal ini terjadi karena selongsong yang ditemukan dalam penyisiran tempat kontak senjata itu berasal dari PT Pindad yang dipakai aparat keamanan.