Politikus Golkar Nilai Wacana PSI Larang ASN Poligami Bakal Bebani Jokowi

Merdeka.com - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera 1 Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga menilai wacana Partai Solidaritas Indonesia melarang poligami untuk pejabat dan ASN sudah usang. Sebab, aturan negara dan agama tidak mengharamkan adanya poligami.

"Isu PSI tentang poligami itu adalah isu usang yg sudah di atur sejak tahun 1974. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tergambar jelas bahwa NKRI menganut azas perkawinan monogami meski membuka ruang toleransi atas keyakinan atas ajaran agama yang di anut di mana poligami tidak di haramkam," kata Andi melalui siaran persnya kepada merdeka.com, Jumat (21/12).

Menurutnya, rencana melarang poligami itu justru akan merugikan Jokowi yang telah mendapatkan citra positif dari umat Islam.

"PSI bisa di pandang sebagai partai yang anti atas syariat atau hukum-hukum Islam. Dan itu bukan hanya merugikan PSI, tapi juga akan merugikan posisi Jokowi," ujarnya.

"Celotehan-celotehan PSI itu meski seksi di samber oleh media, tapi hal tersebut justru semakin memperkuat persepsi banyak orang dan sekali lagi itu menjadi beban berat jokowi dan pihak-pihak lain yang berjuang untuk Jokowi," sambung Andi.

Andi menambahkan, praktik poligami merupakan hak bagi masing-masing orang. Dia menyindir PSI soal arti toleransi yang menyangkut ranah personal seseorang.

"Saya pro monogami meski peluang berpoligami terbuka lebar, tapi saya tidak anti poligami karena itu hak yang bersangkutan. Begitu seharusnya jika paham arti toleransi. Toleransi bukan berarti maunya sendiri dan justru nanti terjebak pada sikap intoleran itu sendiri," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.

"Siapa pun pengusulnya saya setuju. Karena di samping poligami menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan juga potensial terjadinya korupsi," katanya saat dihubungi, Rabu (12/12).