Merdeka.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengutarakan kekecewaannya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti yang diketahui, Napoleon dituntut pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp100 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Jenderal bintang dua itu diyakini menerima suap dari Djoko Tjandra melalui Tommy Sumardi untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar red notice.

Dalam sidang pembacaan nota pembelaannya, Napoleon mengungkapkan bahwa JPU tidak bisa membuktikan pemberian suap dari Tommy Sumardi kepada dirinya. Dia mengatakan bahwa jaksa hanya bisa membuktikan pertemuannya dengan Tommy Sumardi.

"Terkait dakwaan terhadap saya yang dianggap telah menerima sejumlah uang dari Tommy Sumardi, ternyata Saudara JPU hanya bisa membuktikan fakta adanya peristiwa di mana Tommy Sumardi telah 3 kali bertemu dengan kami," kata Napoleon saat membacakan pleidoi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan (22/2).

Dia membenarkan pembuktian jaksa mengenai pertemuan antara dirinya dengan Tommy Sumardi di kantornya, yakni di Kadiv Hubinter Polri. Seperti yang diketahui, dalam sidang dakwaan 8 Februari lalu, Napoleon mengakui bahwa dia memang menemui Tommy Sumardi pada 2 April, 16 April, dan 4 Mei 2020.

Sehingga, menurutnya jaksa harus membuktikan adanya aliran dana yang masuk dari Tommy Sumardi/Djoko Tjandra ke rekeningnya. Selain itu, dia mengatakan, dasar pembuktian jaksa yang menggunakan surat-surat National Central Bureau (NCB) Interpol Polri itu menurutnya sia-sia. Karena, kata dia, surat-surat tersebut dibuat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ternyata telah sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang - undangan, beberapa aturan Kapolri, maupun dalam ketentuan interpol," ungkapnya.

Sebagai informasi, JPU meyakini Napoleon menerima suap dari Djoko Tjandra melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi. Suap yang diterimanya senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu untuk membantu penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.