Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'PKI bukan tumbuh dari masyarakat dan tak berperan di kemerdekaan'

'PKI bukan tumbuh dari masyarakat dan tak berperan di kemerdekaan' Ilustrasi PKI. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo mengatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia yang tidak tumbuh dari masyarakat Indonesia. Dirinya menyebut, PKI merupakan partai yang dibentuk dari ideologi internasional, atas bantuan dari agen-agen komunis asal Moskow.

"Partai Komunis Indonesia bukan tumbuh dari masyarakat Indonesia, seperti Masyumi dan lain sebagainya. Tapi mereka tumbuh dari ideologi internasional dan orang-orang utusan Moskow," ujar Sayidiman dalam simposium 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).

Sayidiman mengatakan, PKI baru muncul di Indonesia ketika Mussolini diutus oleh Moskow (pemerintah Uni Soviet kala itu) untuk datang ke Indonesia dan menghidupkan sebuah partai komunis. Tujuannya, lanjutnya, agar Indonesia menjadi negara komunis dalam jaringan mereka.

"PKI harus mendominasi Republik Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara komunis dan menjadi kawan bagi Moskow," ujarnya.

Sayidiman menegaskan, PKI sama sekali tidak berperan dalam kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Selain itu, lanjut Sayidiman, para pemimpin Indonesia di masa awal kemerdekaan dianggap sebagai salah satu kesalahan besar karena menjadikan PKI sebagai salah satu landasan ideologi negara kala itu melalui Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis)

"Kalau ada yang mengatakan PKI sebagai pihak yang paling berjasa itu dari mana? PKI tidak pernah berperan dalam kemerdekaan Indonesia," tegas Sayidiman.

"Kesalahan pemimpin kita saat itu menciptakan Nasakom sehingga PKI bisa duduk dalam pemerintahan. Mengapa pada waktu itu begitu sulit untuk mengakui Nasakom? Karena Nasakom itu bertentangan dengan Pancasila. Tidak mungkin Nasakom sesuai dengan Pancasila," pungkasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Ini Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia yang Sempat Jadi Polemik

Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Ini Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia yang Sempat Jadi Polemik

Keberadaan organisasi kepanduan di Indonesia sudah lahir sejak tahun 1912

Baca Selengkapnya
Pemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya

Pemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya

Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pedang Berusia 1.000 Tahun Ditemukan di Dasar Sungai, Ada Tulisan Misterius di Bilahnya

Pedang Berusia 1.000 Tahun Ditemukan di Dasar Sungai, Ada Tulisan Misterius di Bilahnya

Pedang Berusia 1.000 Tahun Ditemukan di Dasar Sungai, Ada Tulisan Misterius di Bilahnya

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Kritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'

Kritik Pemerintahan Jokowi, UII Keluarkan 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'

Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu.

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya