Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan perlu ada evaluasi dalam sistem Pemilu 2019. Kasus meninggalnya ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kelelahan saat proses penghitungan suara tidak boleh kembali terulang. Titi menyayangkan tidak adanya asuransi untuk para petugas KPPS.

"Menurut saya kepada para petugas yang mengalami, menjadi korban jiwa dan yang sakit ataupun luka karena kecelakaan kerja, harusnya negara memberi kompensasi yang sepadan. Saat ini mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan, kematian, ataupun ketenagakerjaan," ujar Titi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (21/4).

Menurutnya, pemerintah harus serius memikirkan skema asuransi untuk petugas KPPS. Hal ini agar kesejahteraan petugas terjamin. Selain itu, Titi juga menilai bahwa korban jiwa petugas KPPS pada tahun 2014 tidaklah sebanyak di tahun 2019.

"Jadi memang tahun ini kalau saya bandingkan dengan 2004, 2009, dan 2014, 2019 adalah peristiwa di mana korban jiwa itu paling banyak," jelasnya.

Senada dengan Titin, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peneliti Netgrit, Hadar Nafis Gumay juga membenarkan perlunya evaluasi untuk Pemilu 2019. Pihaknya pun berniat untuk segera melakukan evaluasi tersebut untuk disampaikan ke KPU.

"Minggu depan mudah-mudahan kami sudah mulai berkumpul untuk mengevaluasi, gitu ya. Jadi kita harus memang membuat pemilu ini prosesnya lebih sederhana, sehingga kerja para petugas itu juga tidak berlebihan," ucap Hadar.

"Salah satunya misalnya bagaimana caranya nanti kita gunakan teknologi lah," tutupnya.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat