Penyerapan anggaran rendah, DPRD sebut Ahok gagal kelola APBD

Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Sunirman mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta seharusnya tidak boleh terjadi. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta yang merancang APBD 2015 dan mereka juga yang mengoptimalkan anggaran tersebut.

"Harusnya itu enggak boleh terjadi yaa. Kan udah ada pergubnya dari mereka. Mereka sendiri yang merancang mereka sendiri otomatis eksekusi juga dari mereka," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Selain itu, politikus Gerindra itu juga menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di DKI Jakarta. Menurutnya, pertama, penyebabnya adalah karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlalu sering melakukan perombakan di jajaran SKPD DKI Jakarta.

Karena banyaknya orang baru menyebabkan mereka kurang mengetahui bagaimana mengelola anggaran. Lebih detail, Prabowo menilai perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan realisasinya.

"Pertama, pergeseran pejabat ini jadi faktor juga. Ahok keseringan ganti pejabat. Jadi mereka takut mau eksekusi anggaran. Namanya juga baru," jelasnya.

"Yang kedua, perencaan sebelumnya tidak bagus. Jadi over. Padahal mereka sendiri yang ngerancang pengeluaran. Tapi peakteknya enggak ada yang kekejar," sambung Politisi Gerindra ini.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Prabowo memberikan beberapa opsi penyelesaian. Salah satunya adalah dengan mendorong kinerja SKPD untuk lebih aktif dalam mengelola anggaran.

Selain itu, dia meminta Pemprov DKI untuk tidak lagi menunggu Mendagri mengesahkan APBD-P 2015 yang diajukan. Karena untuk mempercepat realisasi anggaran, Pemprov DKI bisa menggunakan APBD yang lama.

Prabowo mendesak Ahok untuk mendorong SKPD-nya meningkatkan penyerapan anggaran. SKPD harus mengeksekusi anggarannya karena ini sudah bulan Oktober.

"Seharusnya ahok juga tidak perlu nunggu APBD-P disahkan mendagri. Kan masih bisa pakai APBD yang lama. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Sebenarnya bisa dibilang sebenarnya gubernur gagal mengelola penyerapan APBD DKI," pungkasnya.