Penundaan Pilkada di Jatim akan rugikan incumbent

Merdeka.com - Imbas kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di 43 wilayah hingga 2015, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, dirasakan cukup signifikan bagi calon incumbent. Salah satunya berdampak pada agenda Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, yang rencananya digelar pada September 2013 mendatang.

Sebab, di Jawa Timur misalnya, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang saat itu, sudah tak lagi berkuasa dan jabatannya akan diisi oleh seorang penjabat sementara (Pjs) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat (Presiden).

Ironisnya, Pjs gubernur tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan strategis. Padahal masa jabatan Pjs itu lebih dari satu setengah tahun. Sehingga, dikhawatirkan mengganggu stabilitas pemerintahan dan menambah persoalan masyarakat kian menumpuk karena tak bisa diselesaikan oleh Pjs.

Sekretaris DPW PAN Jatim, Kuswiyanto menyatakan perlu dilakukan kajian secara komprehensif. Karena Pemilukada dan Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah pekerjaan nasional.

"Kalau pelaksanaan Pilgub Jatim tahun 2013 terlalu mepet dengan Pileg dan Pilpres sehingga berimplikasi tidak bagus, tentu penundaan itu merupakan solusi yang baik," kata Kuswiyanto yang juga Ketua FPAN DPRD Jawa Timur itu.

Konsultasi ke Mendagri dan DPR RI yang menangani persoalan pemilukada, lanjut Kuswiyanto, juga mutlak diperlukan.

"Karena konsekwensi dari penundaan itu, Gubernur Jatim akan dijabat seorang Pjs. Dia (Pjs) tak bisa membuat keputusan krusial sehingga masyarakat Jatim akan dirugikan," tegas politisi asal Sidoarjo tersebut.

PAN, masih kata Kuswiyanto, sudah terbiasa mengantar pemimpin terbaik untuk masyarakat di Jawa Timur. Jadi, tak ada masalah KarSa (Soekarwo-Syaifullah Yusuf) atau bukan KarSa yang menjadi pemimpin Jawa Timur ke depan.

"Yang terpenting bisa membuat Jatim menjadi lebih baik dari sekarang. Dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernur, PAN akan mengedepankan prinsip rasional, obyektif, realistik dan proporsional (RORP)," jelasnya.

Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak menegaskan, penundaan Pilgub di Jawa Timur, sangat tidak menguntungkan bagi calon incumbent (Soekarwo). Karena itu pihaknya secara tegas akan menolak penundaan itu. Sebab, kebijakan itu, merugikan masyarakat banyak.

"Sepanjang Partai Golkar belum menurunkan Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Jatim mendatang, maka kami akan tetap mendukung KarSa," tegas anggota Komisi A DPRD Jatim.

Senada dengan Sahat, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq mengatakan, penundaan Pilgub itu lebih banyak mudharatnya bagi masyarakat. Karena secara politis tidak efektif dan bisa mengganggu internal pemerintahan.

"Untungnya cuma tidak ganggu Pileg dan Pilpres. Tapi kerugiannya lebih besar karena ada jeda waktu dan untuk mengisi kekosongan terpaksa akan diangkat Pjs," terang ketua Komisi C DPRD Jawa Timur itu.