Penanganan Covid RI Berjalan Baik, Pemerintah Sebut Hasil Dukungan dari Masyarakat

Charta Politika mengeluarkan hasil rilis survei terbaru mengenai isu pandemi Covid-19 di Indonesia. Survei digelar Februari-Maret 2021 dengan melibatkan 1.200 responden melalui langsung ataupun telepon.

Hasilnya, 51,4 persen responden menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah berjalan baik dan sangat baik. Sementara 45,6 persen responden merasa pemerintah buruk dan sangat buruk dalam penanganan pandemi.

Untuk tingkat kepercayaan publik terhadap data yang dirilis pemerintah soal Covid-19, mayoritas atau 53,1 persen sangat percaya dan percaya dengan data pemerintah. Sebagian lagi, 43,3 persen kurang percaya dan tidak percaya sama sekali dengan data pemerintah.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid menyampaikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi tidak terlepas dari komitmen besar pemerintah serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Salah satu contoh komitmen pemerintah adalah dalam meningkatkan upaya tes dan lacak. Selama sebulan terakhir, kita melihat adanya kenaikan tes dan lacak dari 50 ribu ke 200 ribu. Semua ini tercapai akibat dukungan semua pihak seperti lab-lab daerah yang sudah melakukan analisis PCR dan Antigen. Sebagai informasi, pada Maret-Desember 2020, Indonesia melakukan Genom Sequencing hanya 140, namun saat ini sudah hampir 4000. Ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak yg terdiri dari berbagai laboratorium penelitian, universitas dan swasta dalam jejaring Genome Sequencing dan Kemenkes sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan," ujar dr. Nadia, Minggu (15/8).

Masih dari hasil riset Charta Politika, kata dia, 72,4 persen responden menyatakan bersedia untuk menerima vaksin COVID-19 sementara hanya 23,9% yang tidak bersedia, dan sisanya tidak tahu.

"Tentu saja ini sebuah informasi yang melegakan. Kita memang melihat di beberapa daerah, antusiasme masyarakat untuk divaksinasi begitu tinggi. Walau sejumlah daerah juga menunjukkan tingkat penerimaan vaksinasi yang rendah. Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi, salah satunya melalui program edukasi yang terus menerus dilakukan. Kami juga berulang kali menegaskan kepada masyarakat untuk jangan percaya dengan hoaks. Vaksin sudah terbukti efektif mencegah keparahan hingga kematian akibat virus COVID-19," tuturnya.

Sebuah studi yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, lanjut dia, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Hal itu sejalan dengan Data dari Public Health England (PHE), vaksin AstraZeneca, salah satu merk vaksin yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi nasional, menawarkan perlindungan tingkat tinggi dari varian delta. Dua dosis vaksin AstraZeneca, dapat mencegah resiko rawat inap akibat varian delta hingga 92 peren.

Sementara itu, dua dosis lengkap Sinovac bisa menurunkan penularan COVID-19 hingga 94%, mencegah 96% perawatan Rumah Sakit dan menghindari kematian hingga 98%. PHE juga menyampaikan hasil penelitian terkait vaksin jenis Pfizer-BioNTech.

Vaksin yang rencana nya mulai bulan depan juga akan masuk ke Indonesia ini, dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech, 96% terhindar dari rawat inap tanpa kematian. Vaksin jenis ini juga diklaim 88% efektif melawan COVID-19 bergejala yang disebabkan oleh varian Delta dua minggu setelah dosis kedua.

Pemerintah terus bekerja keras untuk mendatangkan vaksin guna mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional. Di Agustus ini, Indonesia akan kedatangan 70 juta dosis vaksin. Stok vaksin yang ada di daerah bisa mencapai 80 juta dosis, sehingga diharapkan 2 juta vaksin di Agustus itu bisa tercapai.

"Yang perlu diingat adalah vaksin melatih kekebalan tubuh kita sehingga tercipta pasukan yg siap sedia dan dengan cepat melawan virus Covid 19 di tubuh kita. Potensi tertular akan tetap ada. Maka pelonggaran pembatasan sosial masyarakat harus di gantikan dengan disiplin protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan) dalam menghadapi virus dan varian baru COVID-19," tutup dr. Nadia.