Pemprov Kaltim Buka Opsi Reboisasi Bekas Tambang Pakai Dana APBD

Merdeka.com - Pemprov Kalimantan Timur berencana menutup kolam dan lubang bekas galian tambang batu bara menggunakan dana APBD. Upaya itu sedang dikonsultasikan, meski dana yang diperlukan tidak sedikit.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor usai melakukan pertemuan bersama komisioner Komnas HAM di kantor Gubernur Kaltim Jalan Gadjah Mada, Samarinda.

"Kunjungan Komnas HAM, untuk melakukan diskusi, pendalaman dan penelitian, soal konflik terkait bencana, musibah anak bangsa meninggal di kolam (eks galian tambang) itu," kata Isran, Rabu (31/7).

Isran menerangkan, dia memberikan penjelasan upaya Pemprov Kaltim kepada Komnas HAM, yang sebelumnya telah melakukan tinjauan lapangan di kolam bekas tambang, misalnya yang berada di Kota Samarinda.

"Sudah kami jelaskan. Kita sudah melaksanakan, melaporkan bahwa segala sesuatu sudah kita laksanakan. Walaupun pelaksanaan belum tuntas," ujar Isran.

"Termasuk, kita sedang persiapkan. Apakah diperbolehkan anggaran provinsi dan kabupaten kota, untuk menutup (lubang) tambang itu. Biayanya mahal. Mudah-mudahan disetujui, dibenarkan," tambah Isran.

Kendati demikian, Isran tidak berharap banyak disetujui atau tidaknya usulan penggunaan dana APBD itu. "Karena tidak mungkin dana masyarakat untuk pembangunan untuk menutupi, menutup lubang-lubang tambang yang tanda petik, diakibatkan oleh swasta," terang Isran.

"Mestinya, itu kan tanggung jawab swasta. Tadi saya sebutkan, kejadian lubang tambang yang ditinggalkan masyarakat, karena terjadinya penurunan harga batu bara di tahun 2013 mulai turun. Tahun 2014, maka lubang-lubang itu ditinggalkan," ungkap Isran.

Diketahui, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Hairansyah, Wakil Ketua Bidang Eksternal Sandra Moniaga dan komisioner Mochammad Choirul Anam, terkejut melihat lebih dekat contoh lubang eks tambang batu bara yang dibiarkan menganga di Samarinda, Senin (29/7) sore. Kesimpulan saat itu, ada kelalaian. Bahkan, rekomendasi Komnas HAM tahun 2016 lalu, tidak dijalankan beberapa pihak.