Pemprov Jatim janji segera tutup lokalisasi di Ponorogo & Mojokerto

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat saat ini tersisa 265 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di dua lokalisasi di dua daerah, yakni Kabupaten Ponorogo dan Kota Mojokerto.

"Rinciannya, di Ponorogo ada 176 dan 89 lainnya di Kota Mojokerto," Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Ratnadi Ismaon kepada wartawan di Surabaya, Kamis (5/3) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, angka ini sudah jauh menurun dari jumlahnya, yang pada 2012 atau sebelum dimulainya program penutupan lokalisasi, yakni 7.127 orang yang tersebar di 47 lokalisasi se-Jatim.

Menurut dia, Pemprov Jatim segera menutup kedua lokalisasi tersebut, tepatnya April 2015 di Ponorogo dan selanjutnya di Mojokerto.

"Untuk yang di Mojokerto masih belum jelas kapan ditutup. Tapi, prinsipnya tahun ini sudah tuntas ditutup semua," kata Bibing, sapaan akrabnya.

Pemprov, lanjut dia, akan terus melakukan pendekatan ke kepala daerahnya serta tokoh-tokoh masyarakat serta ulama setempat. Terkait program penutupan lokalisasi di Ponorogo, kata dia, sudah ada bantuan dari Kementerian Sosial Rp 5.050 juta per orang untuk jatah hidup, modal usaha dan bantuan transportasi.

"Kemudian, Pemprov menganggarkan untuk di Mojokerto Rp 3 juta per WTS. Tapi kalau yang sudah dibantu pusat, pemprov tidak menganggarkan dan mungkin bisa membantu warga terdampaknya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo membenarkan masih ada dua lokalisasi di Jatim yang masih beroperasi dan menargetkan tahun ini ditutup.

"Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sudah dilakukan dan tidak lagi lama akan ditutup," ucapnya.

Untuk lokalisasi di Kedung Banteng Ponorogo, secara prinsip sudah siap untuk melakukan penutupan, beserta anggaran penutupannya.

"Tapi di di Mojokerto masih belum, tapi akan segera diupayakan bersama pemkot setempat," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim tersebut.

Selain masih ada yang menentang penutupan lokalisasi itu, kata dia, tapi Pemprov Jatim optimistis ditutup, salah satu caranya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Wali Kota Mojokerto agar program Jatim bebas lokalisasi segera terwujud.