Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkab Jember Mulai Tertibkan Foto Petahana Bupati Faida di Fasilitas Negara

Pemkab Jember Mulai Tertibkan Foto Petahana Bupati Faida di Fasilitas Negara Penertiban Foto Bupati Petahana Jember Faida. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemkab Jember akhirnya bersedia menutup foto petahana dalam Pilkada Jember, dr Faida dari sejumlah fasilitas negara. Sebagai tahap pertama, pada Sabtu (03/10) sore, foto Faida yang ada di 32 mobil ambulans desa milik Pemkab Jember, ditutup dengan logo pemerintah resmi.

Faida merupakan bupati Jember (non-aktif) yang saat ini sedang berstatus cuti karena kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati. Acara penutupan dilakukan di depan kantor Pemkab Jember dengan disaksikan oleh Bawaslu Jember dan DPRD Jember.

Penutupan foto Faida sebenarnya sudah harus dilakukan Pemkab Jember sejak pekan lalu, yakni ketika Faida resmi ditetapkan KPU Jember sebagai calon bupati. Namun, saat itu, baru foto Faida yang ada di website Pemkab Jember saja yang 'diturunkan'.

Plt Bupati Jember, Abdul Muqit Arief menyebut, pihaknya harus mengkaji terlebih dulu dasar hukum penutupan foto koleganya itu, agar tidak ada keraguan.

"Memang sejak awal saya menjabat menjadi Plt Bupati, foto-foto Petahana ini banyak disorot masyarakat. Khususnya di mobil ambulans. Karena itu kita sudah rapatkan dengan semua pihak terkait untuk dasar hukumnya, termasuk dengan Bawaslu," tutur Muqit di sela-sela acara penutupan foto bupati (non-aktif) Faida.

Sejak awal menjabat pada 2015 lalu, Bupati Faida memang membuat kebijakan kepada seluruh jajarannya harus memampang fotonya bersama sang wakil, di seluruh fasilitas dan program dari Pemkab Jember. Pengadaan mobil ambulans di setiap desa merupakan salah satu program yang dilakukan Faida sejak awal menjabat.

Jumlahnya sesuai dengan dengan jumlah desa yang ada di Jember, yakni 242 desa/kelurahan. "Kita lakukan bertahap, hari ini ada 32 mobil ambulans dulu. Karena yang lain masih melakukan tugas pengantaran. Tapi 2 sampai 3 hari lagi sudah selesai ditutup semua," lanjut Muqit.

Pemkab juga berjanji akan menertibkan semua foto Faida di seluruh aset negara. “Selanjutnya adalah kendaraan Perpustakaan dan Bus Pemkab serta di gedung sekolah,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Karangharjo, Jember ini.

Meski terbilang terlambat, langkah Pemkab ini tetap diapresiasi Bawaslu Jember. Bawaslu sejak awal sudah meminta Pemkab segera menutup foto petahana sejak dia resmi menjadi calon. Sebab, Bawaslu menilai foto Faida di sejumlah aset negara itu termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) karena merupakan citra diri Faida. Di sisi lain, UU Pilkada melarang penggunaan fasilitas negara untuk kampanye petahana.

“Kita harap bisa sesegera mungkin di tutup semua. Kita akan selalu berkoordinasi dengan Plt Bupati,” ujar Andhika A. Firmansyah, komisioner Bawaslu Jember saat memantau pelaksanaan penutupan foto Faida di mobil ambulans.

Jika masih ada foto-foto petahana yang berkeliaran di aset negara, Bawaslu akan meminta agar Satpol PP Pemkab Jember melakukan tindakan tegas untuk menertibkannya.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Geruduk KPU, Massa BEM SI Bentangkan Spanduk 'Jokowi Penjahat Demokrasi'

FOTO: Geruduk KPU, Massa BEM SI Bentangkan Spanduk 'Jokowi Penjahat Demokrasi'

Mereka mendesak KPU untuk bekerja secara profesional serta bersikap adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.

Baca Selengkapnya
FOTO: Hati-Hati Penipuan Pajak SPT Tahunan, Begini Modusnya yang Harus Diwaspadai

FOTO: Hati-Hati Penipuan Pajak SPT Tahunan, Begini Modusnya yang Harus Diwaspadai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Beton Berduri Melapisi Penjagaan Gedung Mahkamah Konstitusi Jelang Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilu 2024

FOTO: Penampakan Beton Berduri Melapisi Penjagaan Gedung Mahkamah Konstitusi Jelang Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perdana PHPU pada Rabu (27/3/2024).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
FOTO: Suasana Sidang Kode Etik Tanpa Kehadiran Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri

FOTO: Suasana Sidang Kode Etik Tanpa Kehadiran Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri

Dewan Pengawas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
FOTO: Wajah Tegang Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri Usai Menjalani Pemeriksaan 11 Jam di Bareskrim

FOTO: Wajah Tegang Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri Usai Menjalani Pemeriksaan 11 Jam di Bareskrim

Firli diperiksa di Bareskrim Polri selama 11 jam terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Surat Suara Pilpres 2024 Raksasa Hiasi Perempatan Kuningan-Mampang

FOTO: Penampakan Surat Suara Pilpres 2024 Raksasa Hiasi Perempatan Kuningan-Mampang

Tiga foto wajah pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 itu terpampang dalam surat suara berukuran besar.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bacakan 'Seruan Ciputat', Sivitas Akedemika UIN Jakarta Desak Presiden Netral dan KPU Profesional di Pemilu 2024

FOTO: Bacakan 'Seruan Ciputat', Sivitas Akedemika UIN Jakarta Desak Presiden Netral dan KPU Profesional di Pemilu 2024

Pernyataan sikap 'Seruan Ciputat' ini disampaikan untuk menanggapi penyelenggaraan dan kondisi demokrasi saat ini.

Baca Selengkapnya
FOTO: Ribuan Bilik dan Kotak Suara Pemilu 2024 Mulai Didistribusikan ke Tingkat Kecamatan

FOTO: Ribuan Bilik dan Kotak Suara Pemilu 2024 Mulai Didistribusikan ke Tingkat Kecamatan

Pemungutan suara Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
FOTO: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tuntut Pemilu Ulang Tanpa Prabowo-Gibran

FOTO: Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tuntut Pemilu Ulang Tanpa Prabowo-Gibran

Tim hukum Ganjar-Mahfud meminta MK memerintahkan KPU mengulang Pilpres 2024 paling lambat 26 Juni.

Baca Selengkapnya