Pemerintah Diminta Cek Akurasi Data Antisipasi Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menegaskan kevalidan data merupakan kunci penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Hal ini kerap diutarakan dalam rapat-rapat berbagai pihak yang berkaitan dengan bantuan sosial, baik Kemensos maupun pemerintah daerah.

"Bagaimana mau dibagikan secara merata sementara orang yang mau dibagikan pun datanya acak-acakan. Ini kan sesuatu yang problematis," ungkap dia dalam diskusi Smart FM, Sabtu (31/7).

Menurut politisi Golkar itu, data penerima bansos yang tidak valid akan berdampak pada implementasi di lapangan. Bisa saja bantuan diberikan kepada orang yang tidak tepat. Sedangkan orang yang seharusnya menerima bansos, tidak mendapatkan haknya.

Walau demikian, lanjut Ace, patut diakui bahwa verifikasi dan validasi data bukan sepenuhnya tanggung jawab Kemensos. Pemerintah Daerah juga punya andil dalam proses pemutakhiran data penerima bansos.

"Kita harus akui ada keterbatasan yang dialami Kemensos. Karena kita tahu, bahwa bidang sosial itu merupakan urusan yang juga didesentralisasikan. Jadi ada kewenangan pemerintah daerah di situ," jelas dia.

"Memang soal pendataan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena kita tahu proses verifikasi dan validasi data, diinput oleh Dinsos Kabupaten/Kota," tandasnya.