Pemberangkatan Haji Batal, Ridwan Kamil Bahas Konsekuensi Biaya Jemaah

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan dirinya dan puluhan ribu jemaah tidak akan berangkat menjalankan ibadah haji tahun 2020. Ia segera melakukan pembahasan mengenai konsekuensi biaya yang sudah dikeluarkan jemaah.

Ridwan Kamil mengaku sedih karena tidak bisa merealisasikan rencana beribadah haji yang sudah dipersiapkan sejak lama. Di Jabar sendiri, kuota haji reguler untuk tahun 1441 H/2020 sebanyak 38.723 orang.

"Saya mendapat berita sedih karena tadinya saya akan berangkat haji juga, lahir batin sudah disiapkan sejak tahun lalu," kata dia usai melaksanakan rapat mingguan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Jabar di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (2/6).

"Ternyata Allah menakdirkan lain. Jadi saya tak bisa berangkat. Juga artinya seluruh rombongan haji Jabar dengan berat hati kami sampaikan berita ini," ia melanjutkan.

Meski demikian, ia meminta semua pihak, khususnya jemaah haji melihat keputusan ini dari sisi yang positif. Pemerintah Arab Saudi memiliki perhitungan kerawanan penyebaran Covid-19 jika memaksakan untuk membuka akses bagi jemaah haji dari seluruh dunia.

"Ini mengindikasikan pemerintah Arab Saudi menghitung betul potensi yang masih rawan jika jutaan manusia berkumpul, mengelola manajemen kesehatannya kan luar biasa," imbuhnya.

"Jadi kami menerima keputusan itu, memohon para jemaah haji yang sudah bersiap untuk bersabar insya Allah diganti tahun depan bergeser tambah satu tahun. Dan kita lihat konsekuensi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dan lain-lain nanti kita akan rapatkan khusus," terang dia.

Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2020 ini. Keputusan ini diambil lantaran Saudi masih belum membuka akses dan waktu sangat mepet. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia.

"Keputusan ini diambil dikarenakan Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan Jemaat," kata Menag Fachrul Razi dalam jumpa persnya, Selasa (2/6).

"Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah," tegas Menag Fachrul.