Panglima TNI akan copot Dandim bila tak bisa kerjasama dengan bupati

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan jajaran TNI di daerah mulai dari Kodim, Koramil sampai Babinsa. Dia menegaskan, sudah seharusnya keberadaan TNI membantu pemerintahan daerah, di mana kepala daerah sebagai pimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Gatot saat memberikan arahan dalam acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Angkatan ke-II, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015.

"Kalau sampai ada yang bilang macam-macam tentang bupati/walikota di daerah, tidak lama, saya akan copot Dandimnya. Kalau begitu, jelas mereka yang tidak bisa bekerjasama," katanya di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (27/5).

Dia menambahkan, kedatangannya pada pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) Kemendagri untuk kepentingannya sendiri. Sebab, kata dia, TNI tak mungkin melakukan tugasnya sendiri, melainkan perlu kerjasama dengan semua komponen bangsa.

Para bupati/walikota ini dianggap sebagai pemimpin nyata, berbeda dengannya yang hanya pemimpin karir. Sedangkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Gatot pesan, semua kepala daerah harus mewujudkan keamanan, persatuan dan kesatuan di daerahnya. Dengan begitu, maka program pemerintah pusat akan terwujud dengan baik.

"Serta bersama-sama juga menjalankan program pemerintah pusat sehingga Indonesia menjadi bangsa pemenang dalam segi apapun juga. Terimakasih Kemendagri," tuturnya.

Dia juga mengapresiasi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Kemendagri. Menurut dia, memang perlu penyamaan visi serta misi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tercipta pembangunan yang terkoneksi dan berkesinambungan, bukannya jalan sendiri-sendiri.