Merdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), bersama dengan Yayasan Borneo orang utan Survival (BOS), hari ini melepasliarkan 4 orang utan betina ke hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), di Katingan, Kalimantan Tengah. Satu individu di antaranya adalah Pangkuy, orang utan yang dipulangkan dari Thailand, setelah gagal diselundupkan.

"Pangkuy direpatriasi dari Thailand, tahun 2006 lalu, dan menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi orang utan di Nyaru Menteng," kata CEO Yayasan BOS, Jamartin Sihite, Jumat (28/9).

Dengan begitu, Pangkuy menjalani rehabilitasi di Nyaru Menteng selama 12 tahun. Pelepasliaran Pangkuy, merupakan bagian dari 23 orang utan yang sebelumnya lebih dulu dilepasliarkan di hutan TNBBBR.

"Populasi orang utan di TNBBBBR setelah menjalani rehabilitasi, jadi 106 individu, sejak Agustus 2016 lalu," ujar Jamartin.

"Pangkuy, bagian dari 48 orang utan yang dipulangkan dari Thailand sejak 2006 melalui KLHK, dan dititip rawatkan di Nyaru Menteng. Baru 4 individu di antaranya yang dilepasliarkan. Termasuk Pangkuy sebagai yang keempat," terang Jamartin.

Selain Pangkuy yang berusia 17 tahun, 3 orang utan betina lainnya yang dilepasliarkan adalah Sisil (13), sepasang induk dan anak Clara usia 12 tahun, dan Clarita 1 tahun. Mereka menempuh jalan darat dan sungai selama 10-12 jam, dari Nyaru Menteng ke TNBBBR.

"Menerima dan merawat orang utan hasil repatriasi, yang notabene sempat lama berada di kandang tanpa kesempatan untuk melatih keterampilan dan tidak memiliki perilaku liar, merupakan tantangan besar bagi pusat rehabilitasi," ungkap Jamartin.

"Hal ini dibuktikan dengan minimnya jumlah orang utan dari repatriasi yang bisa kami lepasliarkan. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun proses rehabilitasi," jelasnya lagi.

"Sudah lebih dari 4 kali, pemerintah Indonesia melakukan repatriasi (pemulangan kembali ke Indonesia) satwa orang utan dari luar negeri. Seperti dari Thailand, Kuwait, dan Malaysia. Tapi, penyelundupan satwa terus terjadi. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk menutup kran kejahatan ini," kata Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Adib Guawan.