Merdeka.com - Keaslian teks Supersemar sebagai perintah pengamanan kepada Jenderal Soeharto masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Selain karena tak ada bukti sejarah yang otentik, Supersemar dilihat sebagai proses lahirnya rezim Orde baru atau pengalihan kekuasan dari Soekarno kepada Soeharto.

Sebagai mantan petinggi TNI, Jendral (purn) Moeldoko angkat bicara. Bagi dia, Supersemar harus dilihat dalam konteks kepemimpinan, terlepas ada tidaknya motif politis di balik tekennya Supersemar oleh Soekarno.

Menurut dia, karena tak terlibat langsung dalam peristiwa itu dan tidak adanya bukti otentik Supersemar sebagai pengalihan kekuasaan, sebagai mantan petinggi, teks tak boleh dibaca karena persepsi atas sejarah.

"Saya belum bisa memenuhi untuk memberikan jawaban. Umur saya 58, saat tahun 1965, saya kelas 2 SD, cuma lihat orang mondar-mandir. Saya belum bisa memaknai. Maka yang terjadi adalah bisa-bisa kita membaca sejarah yang bisa berubah yang penuh persepsi," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (11/3).

"Kita harus kontekstual pada zamannya, seperti apa saat ini seperti apa saat itu. Mungkin pada saat itu sangat kontekstual perintah pengamanan. Saya juga tidak tahu apa cuma pengamanan saja atau ada yang lain," sambung dia.

Kontekstual yang dimaksud mantan panglima TNI ini adalah bagaimana seorang petinggi seperti Soeharto membaca situasi keamanan kala itu. Dia mengatakan, Soeharto punya otoritas untuk membaca situasi apa saja bila hal itu berdampak bagi keamanan negara.

"Misalnya, saya Pangdam perintahkan Danlyon. Sudah ada rencana tapi tidak jalan. Ada perkiraan cepat. Itulah cara menerjemahkan perintah, atau diskresi dalam hukum. Seorang panglima pada waktu itu (Pangkostrad Soeharto) punya otoritas tinggi untuk menerjemahkan situasi. Akhirnya yang muncul intuisi seorang pemimpin," jelas dia.

Selain sebagai diskresi Soeharto atas situasi keamanan, kata dia, hal yang memungkinkan membaca Supersemar sebagai perintah pengamanan adalah tidak adanya Undang-undang TNI dan Undang-undang pertahanan seperti sekarang ini.

"Saat itu belum ada UU TNI dan Pertahanan sehingga tidak punya koridor. Diskresinya bisa berlebihan, keluar dari tugas pokok. Jadi sulit ya. Tapi kalau sekarang, begitu miring dikit dikritik. Saat ini TNI bukan dwifungsi tapi multifungsi sejauh untuk rakyat," jelas dia.

Dia meminta agar masalah Supersemar harus dibahas bukan dalam rangka menyalahkan masa lalu. Supersemar harus dibaca secara bijak bukan dalam persepsi subjektif.

"Jangan buat persepsi yang penuh ketidakpastian. Kita semua berasumsi, kita mesti bijak mengartikulasikan," kata dia.

Di lain hal dia juga meminta agar Supersemar harus menjadi pembelajaran untuk situasi saat ini. Mengutip Soekarno dengan jargon Jas Merah, Moeldoko mengatakan agar masyarakat Indonesia harus bangkit dari masa lalu.

"Ada pilihan bagi kita. Apakah kita berputar-putar atau bangkit berdiri. Masa lalu sebagai peringatan dan memori. Masa kini kita wujudkan. Masa depan adalah harapan. Jas merah, kata Soekarno," pungkas dia.