Merdeka.com - Pengamat politik Ichsanuddin Noorsy harus berurusan dengan pihak berwajib. Ia dimintai keterangan terkait kasus makar yang menyeret Rachmawati Soekarnoputri sebagai tersangka.

Penyidik melayangkan sebanyak 22 pertanyaan. Terkait kasus ini, Ichsanuddin ditanya soal kehadirannya sebagai pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Rachma beberapa waktu lalu.

Lantas ia pun menolak disebut memberikan dukungan karena hadir dalam diskusi yang dinilai polisi sebagai upaya makar. Ia mengaku hanya diundang dalam sejumlah pertemuan untuk memberikan tanggapan akademis.

Selain itu, ia juga mengaku tak mendengar dan tak diajak untuk berunjuk rasa ke MPR/DPR oleh para tersangka makar.

"Ini bukan masalah dukung mendukung. Kalau itu pertanyaan politik. Dalam perspektif akademik saya, kalau anda mau melakukan perubahan harus ada kajian akademiknya," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (10/1) dini hari.

Merasa tidak bersalah, Ichsanuddin pun tidak menyertakan pengacara untuk mendampinginya saat pemeriksaan.

"Penyidik nanya saya, bilang tidak ada pengacara karena saya tidak merasa bersalah. Anda lihat muka saya menikmati pemeriksaan ini. Ini kan bukan pertama kali. Waktu Century saya diperiksa berjam-jam," tuturnya.

Lamanya pemeriksaan, lanjutnya, disebabkan pertanyaan penyidik yang terlalu merinci. Penyidik menanyakan satu per satu hubungan dirinya dengan sejumlah orang yang hadir saat diskusi berlangsung, termasuk Rachmawati Soekarnoputri.

"Maaf maaf saja tapi orang lebih banyak tahu saya daripada saya tahu orang," katanya.

Disamping itu, Ichsanuddin juga mempertanyakan pengertian makar yang dimaksud, serta bukti yang dimiliki para penyidik. Pasalnya, dirinya menyampaikan masih ada irisan yang kabur soal kebebasan menyuarakan pendapat dengan tuduhan makar jika dilihat dari perspektif demokrasi, hukum, dan konstitusi.

"Nah sampai sejauh mana keamanan negara ini harus dibuktikan (terancam) apalagi pengertian makarnya harus dimunculkan dalam demokrasinya. Bahwa mereka bersuara dalam perspektif dilihat dalam demokrasi tapi apakah demokrasi bertentangan dengan hukum, atau hukum berhadapan dengan konstitusi?" pungkasnya.