Menpan sebut kinerja 425 pemda buruk, negara rugi hingga Rp 392 T
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyebut, 425 pemerintah daerah atau sekitar 83 persen seluruh kabupaten/kota di wilayah Sumatra, Banten, dan Jabar (regional I) masih belum terapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan baik. Daerah itu saat ini masih mendapatkan nilai di bawah B.
"Berdasarkan evaluasi, 425 pemerintah daerah atau 83 persen dari total seluruh kota/kabupaten di wilayah Sumatra, Banten, dan Jabar masih mendapat nilai di bawah B," kata Asman dalam kegiatan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) 2016 regional I, di Hotel Grand Royal Panghegar, Kota Bandung, Rabu (25/1).
Dengan penilaian itu Menpan menyebut, potensi pemborosan APBD dalam hitung-hitungannya bisa mencapai Rp 392 triliun sampai 2019 nanti. Dia mengaku, pernah hadir pada salah satu kabupaten di Indonesia tentang salah satu kegiatan. "Contoh satu kabupaten, saya duduk, saya pelototin. Ternyata benar ada kegiatan yang jadul dan kegiatan beda," ujarnya.
Jika kegiatan itu tidak terjadi maka kucuran uang bisa digunakan lebih bermanfaat. "Bayangkan itu (Rp 392 triliun). Itu bisa buat infrastruktur jalan tol segimana," tegasnya.
Oleh karena itu dia berharap pada bupati, walikota, dan sekretaris daerah untuk lebih serius lagi memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Dia menyebut, ada empat faktor yang memengaruhi pada tingkat akuntabilitas.Antara lain, tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, serta ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur. Selain itu, program/kegiatan yang diitetapkan tidak berkaitan dengan sasaran dan rinician kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
Keempat persoalan itu, kata dia, menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, terdapat potensi pemborosan minimal 30 persen dari ABPBN/APBD di luar belanja pegawa setiap tahunnya.
Meski hasil evaluasi masih belum sesuai harapan, Kemenpan-RB telah memberikan predikat kepada 172 pemerintah kota/kabupaten di Sumatra, Banten, dan Jabar. Dari hasil evaluasi itu, satu pemerintah kota mendapatkan predikat A dan tiga pemerintah kota/kabupaten dengan predikat BB.
Sementara 17 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan predikat B, 81 pemerintah kabupaten/kota berpredikat CC, 69 pemerintah kabupaten/kota berpredikat CC, dan satu pemerintah kabupaten berpredikat D.
"Kepada pemerintah kota/kabupaten yang belum dapat hasil maksimal agar mengoptimalkan impelementasi SAKIP. Nilai C bukan berarti jelek. Tapi motivasi untuk buat lebih baik," jelasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaJelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaHabiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaTahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaPemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag
Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaNaik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.364 Triliun
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaPotret Terkini di Pelabuhan Merak: Cuaca Cerah, Kendaraan Pemudik Masih Mengular Panjang
Dermaga eksekutif menjadi pilihan bagi pemudik perjalan kaki, karena akses yang cukup dekat dari terminal terpadu Merak.
Baca Selengkapnya