Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan menyediakan anggaran yang mencukupi. Sehingga, pengembangan Iptek bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan Iptek sangat tergantung pada faktor kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendanaan. Di antara faktor SDM dan pendanaan, seringkali menjadi perdebatan mana yang lebih dahulu dipersyaratkan. Apakah dengan semakin kuat kualitas SDM yang ada, maka akan semakin besar dukungan dana yang diberikan. Atau semakin banyak dana yang diberikan, maka akan menghasilkan SDM yang semakin berkualitas," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat Pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke XI, di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Kamis (8/9).

Puan menyebutkan apabila dilihat dari kebutuhan anggaran untuk kegiatan Iptek, saat ini, persentase anggaran untuk kegiatan Iptek di Indonesia hanya berkisar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal rasio anggaran Iptek yang memadai menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), adalah sebesar 2 persen dari PDB. Untuk Indonesia, 2 persen PDB 2014, adalah sebesar lebih dari Rp 200 triliun. Yang tersedia saat ini kurang lebih sekitar Rp 10 triliun. Tentu merupakan kesenjangan yang sangat besar antara kondisi ideal dan apa yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, Pemerintah mengoptimalkan ketersediaan anggaran riset dan teknologi dengan menggabungkan urusan riset dan teknologi dengan urusan pendidikan tinggi. Penggabungan itu adalah untuk memacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

"Latar belakang yang mendorong asimilasi kedua sektor tersebut adalah agar karya-karya yang dihasilkan perguruan tinggi tidak berhenti menjadi arsip saja, namun diharapkan dapat menjadi solusi konkrit untuk menjawab permasalahan masyarakat melalui jalur implementasi. Selain itu, alokasi anggaran riset akan bisa ditopang oleh anggaran pendidikan tinggi dan kedua sektor dapat berjalan dengan sinergi," papar Puan.

Menko PMK juga meminta perlu membangun koneksitas yang semakin kokoh antara dunia riset dengan dunia usaha dan industri. Diperlukan prioritas dalam mengelola dan membangun koneksitas antara dunia riset dan industri. Kementerian Ristek dan Dikti, kata Puan, harus dapat mengambil peran dalam membangun koneksitas tersebut dengan memberikan berbagai skema kerjasama antara ilmuwan dan industri yang dapat memberikan nilai tambah kepada masing-masing pihak.

"Upaya lainnya dalam pemberdayaan riset dan hasil riset nasional bagi pembangunan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun Science and Techno Park (STP) di daerah. STP harus memacu pembangunan yang cerdas dan inovatif dengan mengedepankan aspek keberlanjutan atau pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis pengetahuan serta mampu berdaya saing. Pemerintah menargetkan untuk membangun sebanyak 100 STP yang tersebar di berbagai daerah yang diharapkan menjadi rintisan dan percontohan untuk pembangunan STP selanjutnya," jelas Puan.

Puan menjelaskan di dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, telah dicanangkan penyelenggaraan riset difokuskan pada tujuh bidang yaitu: pangan dan pertanian; energi, energi baru dan terbarukan; kesehatan dan obat; transportasi termasuk maritim; telekomunikasi, informasi dan komunikasi; teknologi pertahanan dan keamanan; serta teknologi material.

"Dengan membangun kekuatan Iptek yang difokuskan pada tujuh bidang tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki kemandirian dalam membangun ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ucap Puan.

Menko Puan menambahkan, belajar dari keberhasilan bangsa dan negara lain yang saat ini dinilai memiliki kekuatan ekonomi dan tingkat kemakmuran yang baik, maka kunci keberhasilannya adalah pada penguasaan Iptek.

"Dunia saat ini berada dalam era persaingan global untuk dapat memenangkan kepentingan nasionalnya melalui kekuatan ekonomi, sumber daya alam, sumber energi, sumber daya manusia, dan Iptek," ucap Puan.