Mengupas ETLE, Sistem Penegakkan Berlalu Lintas Berbasis Teknologi Digital

Polda Metro Jaya resmi menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau sistem penegakkan hukum berlalu lintas berbasis teknologi digital. ETLE sudah diujicoba sejak November 2018 lalu di ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

Dalam tahap ujicoba tersebut, kemampuan kamera CCTV dalam menangkap pelanggaran baru sebatas pelanggaran marka jalan dan menerobos lampu merah. Namun kini, telah ada fitur tambahan pada kamera CCTV yang mampu merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi secara lebih detail.

"CCTV yang baru ini memiliki fitur tambahan yang lebih canggih, karena mampu melihat dalam mobil, walau mobil itu menggunakan kaca gelap dan pada kondisi malam hari. Sehingga pelanggaran penggunaan ponsel saat berkendara dan pelanggaran tidak mengenakan sabuk pengaman bisa tertangkap kamera. Pelanggaran ganjil genap juga dapat ditangkap kamera," terang Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, Rabu (10/7).

Sejauh ini, Yusuf menilai penerapan ETLE cukup efektif dan efisien. Kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

Mekanisme sistem ETLE yakni, kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda Metro Jaya. Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database Regident Ranmor.

Kemudian, petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan menggunakan Pos Indonesia. Setelah mendapatkan surat konfirmasi pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website www.etle-pmj.info atau dengan melakukan scan barcode pada surat konfirmasi. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan kembali blanko konfirmasi tersebut ke posko ETLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi. Dengan metode konfirmasi ini pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggar termasuk jika kendaraan telah di jual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama. Setelah proses konfirmasi dari pemilik kendaraan di terima, selanjutnya pelanggar akan diberikan tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode bri virtual (briva) sebagai kode virtual pembayaran tilang melalui Bank BRI. Jadi proses ini benar-benar murni digital IT," papar lulusan Akpol 1993 ini.

Nantinya, pelanggar diberikan waktu selama tujuh hari lagi untuk melakukan pembayaran denda tilang. "Jika tidak ada pembayaran akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayarkan," kata Yusuf.

Menurutnya, karena semua sudah tersistem dengan baik, tidak lagi parsial, otomatis akan menghapus interaksi petugas kepolisian dengan pelanggar. "Karena itu tak ada celah potensi terjadinya pungli maupun suap yang dilakukan oleh oknum yang dapat merusak citra Kepolisian. Selama ini’kan kami mendapat image sebagai tukang tilang. Karena itu, harapannya melalui penerapan ETLE ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, sebagai perubahan budaya dan perilaku masyarakat," tegas Yusuf.

Hingga kini, sebanyak 12 kamera ditempatkan di sepanjang ruas Jalan Sudirman – Jalan MH Thamrin, dan akan terus bertambah hingga 81 kamera di 25 persimpangan jalan besar di Jakarta. "Saat ini kami fokus pertama kami di kawasan Sudirman-Thamrin yang merupakan etalase Jakarta. Ini menjadi pilot project dalam penerapan ETLE ke depan di seluruh Indonesia," pungkas Yusuf.

Dalam catatan Ditlantas Polda Metro Jaya, tilang elektronik ini diklaim mampu menurunkan jumlah pelanggar hingga 40 persen. Bayangkan, dalam satu minggu terakhir ini, tercatat ada 1.134 pelanggaran yang terekam kamera ANPR.

Selain itu, ETLE juga menjadi langkah awal pengembangan smart city yang dimulai dari jalan raya sekaligus mempersiapkan diri dalam menyambut revolusi industry 4.0. Modernisasi sistem penegakan hukum di bidang lalulintas ini otomatis mampu memperbaiki pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni program promoter dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi serta penegakkan hukum yang lebih professional dan berkeadilan.

Maka, ETLE menjadi kontribusi nyata dari Ditlantas Polda Metro Jaya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas khususnya di Ibu Kota Jakarta.