Mendagri sebut e-KTP belum rampung karena RI negara besar

Merdeka.com - Sekitar 20 juta jiwa warga Indonesia belum memiliki elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP), terutama di wilayah terpencil. Namun warga Indonesia diimbau harus sudah memiliki e-KTP pada akhir bulan September 2016.

Selain itu, Sumber Daya Manusia dan Blanko masih belum memadai untuk memenuhi atau menyelesaikan batas akhir tersebut. Apalagi, Indonesia memiliki wilayah yang luas yang belum bisa dijangkau.

"Maklum ini negara besar bukan Singapura yang kecil," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/8).

Tjahjo menilai warga Singapura bisa menyelesaikan e-KTP karena wilayahnya hanya satu kecamatan di Indonesia. Oleh sebab itu, batas akhir September tersebut hanya sebatas wacana agar mendorong masyarakat untuk memiliki e-KTP.

"Ya wajar wong (Singapura) satu kecamatan kok. Kita bertahap lah, kita inginkan nomor induk sudah dimiliki satu orang. Jadi besok tidak bawa macam-macam kartu cukup satu aja," kata dia.

Dia menyakini seluruh masyarakat akan mempunyai e-KTP pada akhir tahun 2017 mendatang. Apalagi, pemerintah menargetkan pemilu 2019 mendatang bisa menggunakan e-Voting karena seluruh masyarakat sudah memiliki e-KTP.

"Target kami akhir 2017 selesai. Bisa e-Voting untuk kepentingan politik. E-Voting untuk kepentingan lain dari SIM dari apa cukup ajukan itu. Kalau e-Voting cukup masukan alat selesai," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan meski keterbatasan sumber daya manusia bisa menyelesaikan batas akhir pembuatan e-KTP. Dia yakin dua orang petugas kecamatan yang akan mendatangi rumah warga dengan membawa alat rekam bisa mengatasi kekurangan sumber daya manusia tersebut.

"Cukup dua orang naik motor bawa alat rekam door to door bisa kok sekaligus dengan akta kelahiran. 256 juta baru 60 persen yang punya akta kelahiran, masih 20 juta yang belum mau rekam datanya padahal kan menyangkut orang mau bikin kartu BPJS, cari kerja, bikin paspor harus punya KTP," tandasnya.