KTT ASEAN ke-39, Jokowi Harap Demokrasi di Myanmar Segera Pulih

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo(Jokowi) berharap demokrasi yang ada di Myanmar dapat segera pulih. Jokowi menjelaskan melalui proses inklusif dapat segera diselesaikan sehingga rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.

Tidak hanya itu Jokowi juga mengingatkan kembali pada pertemuan Leaders' Meeting di Jakarta pada 24 April lalu. Dirinya melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.

"Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya. Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar," kata Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa(26/10).

Jokowi menuturkan keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu. Hal tersebut kata Jokowi merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.

"Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional," ungkapnya.

Keputusan tersebut kata Jokowi juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Tetapi uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.

Untuk diketahui negara-negara Asia Tenggara tidak akan mengundang perwakilan militer, namun akan mengundang perwakilan non politik dari Myanmar ke KTT ASEAN bulan ini.

Keputusan tersebut diambil para menteri luar negeri ASEAN dalam rapat darurat pada Jumat (22/10) malam, menandai langkah yang langka oleh para pemimpin blok tersebut, yang mengutamakan sikap non intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.

Pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Singapura menyampaikan, langkah tidak mengundang kepala pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing ini merupakan keputusan sulit tapi penting untuk tetap menjaga kredibilitas ASEAN.

Pernyataan tersebut menekankan progres dari implementasi rencana lima poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April lalu untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar menyusul kudeta.

Pemimpin ASEAN saat ini yaitu Brunei menyampaikan, tokoh non politik dari Myanmar akan diundang dalam KTT 26-28 Oktober mendatang, setelah dicapai ketidaksepakatan terkait menghadirkan perwakilan politik.

"Karena adanya progres yang tanggung termasuk perhatian terkait komitmen Myanmar, khususnya dalam membangun dialog konstruktif di antara pihak-pihak terkait, beberapa Negara Anggota ASEAN merekomendasikan bahwa ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memperbaiki urusan internalnya dan kembali ke normal," jelas Brunei dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera, Minggu (17/10).

Brunei tidak menyebutkan Min Aung Hlaing atau menyebut siapa yang akan diundang. Brunei juga menyampaikan beberapa negara anggota menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) yang dibentuk penentang pemerintahan militer, untuk menghadiri KTT.