KPK didesak usut dugaan penipuan & penggelapan PT Sipoa di Surabaya

Puluhan korban proyek apartemen PT Sipoa kembali menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam dua kali menggelar aksi pada dua pekan lalu, mereka meminta pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra ikut mendampingi kasusnya.

Kali ini, Rabu (26/9), para korban dugaan penipuan dan penggelapan PT Sipoa yang menamakan Forum Peduli Masyarakat Bawah (FPMB), itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proses persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Sipoa. Sebab, para pendemo mengaku mencium ada pihak-pihak yang mencoba ingin mempengaruhi keputusan majelis hakim.

"Ada hakim yang diduga menutup-nutupi kedok dari dalang atau otak kasus penipuan Sipoa," kata salah satu orator aksi.

Karena melihat adanya kejanggalan dalam roses hukum perkara PT Sipoa dengan terdakwa Budi Santoso dan Klemen Sukarno Candra, para pendemo juga mengaku sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua saya kirimi (surat). Ke presiden, wakil presiden, staf presiden, Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan kepolisian," kata Muhammad Aldo, salah satu pengunjuk rasa yang juga menjadi korban PT Sipoa.

Sayang, Aldo mengaku, surat yang dikirimnya itu hingga kini belum ada respon. "Saya harus bagaimana lagi?" keluhnya sembari berharap KPK mau turun tangan mengawasi proses persidangan kasus PT Sipoa di PN Surabaya.

Dan jika dalam aksi ini tetap tidak ada respon, para pendemo mengaku akan mendatangi kantor KPK serta institusi lain secara langsung. "Saya ingin KPK menyelidiki sidang Sipoa. Saya akan mengantar sendiri surat ini ke KPK minggu depan," aku Aldo.

Selain berorasi, massa FPMB juga membentangkan spanduk: KPK harus turun tangan dalam persidangan Sipoa dan beberapa poster yang salah satunya bergambar Teguh Kinarto, salah satu pemegang saham PT Bumi Samudra Jedine, perusahaan di bawah bendera PT Sipoa Group.