Merdeka.com - Akhir 2015, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menerbitkan Surat Telegram Rahasia dengan Nomor ST/2718/XII/2015. Isinya rotasi di tubuh Polri, termasuk pergantian tujuh kapolda. Salah satunya Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sunjaya yang digeser menjadi Irwil III Itwasum Polri. Posisinya digantikan Brigjen Widiyo Sunaryo yang sebelumnya bertugas di Div Hubinter Mabes Polri.

Sebelum mutasi Brigjen Endang dari kursi Kapolda NTT, ramai diberitakan terkait perseteruan antara anggota komisi III DPR Herman Hery terkait razia miras yang dilakukan Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKPB Albert Neno. ‎Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad langsung buru-buru menepis jika ada yang mengaitkan mutasi Kapolda NTT dengan kasus kepemilikan miras Herman Hery dan perseteruan dengan Albert Neno.

"Menurut saya tidak relevan jika proses rotasi ini dikaitkan dengan perkara yang sedang dalam sorotan media sekarang. Karena itu kan rotasi bukan cuma satu, ada banyak jabatan, banyak personel yang ikut rotasi tersebut," ujar Dasco saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/1).

Politikus Partai Gerindra ini yakin tidak ada intervensi dari pihak luar dalam proses mutasi di tubuh institusi bhayangkara. Dasco menegaskan, pergantian Kapolda NTT berdasarkan keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

"Kita kan sama-sama tahu bahwa untuk proses mutasi, rotasi itu kan harus lewat dari evaluasi Wanjakti Polri. Tidak bisa tiba-tiba terjadi begitu saja," tuturnya.

Dasco yakin proses mutasi atau rotasi sudah direncanakan jauh hari. Bahkan sudah disiapkan jauh sebelum kasus yang melibatkan Herman Hery. Hanya saja eksekusinya baru dilakukan. "Rencana rotasi ada enam atau tujuh Polda itu sudah direncanakan Polri jauh hari kira-kira mungkin pertengahan atau awal Desember," ucapnya.