Komisi III DPR pastikan bahas persoalan visa atasi pekerja ilegal

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memastikan Komisi III DPR akan membahas persoalan visa untuk mengatasi persoalan pekerja asing ilegal. Dia juga yakin pemerintah tengah menelusuri kemungkinan banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal atau imigran gelap dengan proyek investasi kerja sama antara Indonesia dengan China.

Sahroni menerangkan dirinya juga merasa kaget dengan diterimanya proses TKA dalam investasi kerjasama antara Indonesia bersama China. Namun, dia menjelaskan, secara garis besar dalam rangkaian program investasi kerjasama dengan China ada hal terkait dengan TKA, khususnya menyangkut keahlian khusus.

"Seperti halnya di daerah sini ada rumah sakit misalnya sebagai contoh. Nah tidak mungkin semua warga ahli bidangnya dalam rumah sakit tersebut," kata Sahroni menjawab pertanyaan salah seorang warga saat kunjungan kerja di Cengkareng Barat, Minggu (6/5).

Terkait kabar yang saat ini menjadi viral mengenai serbuan pekerja asing gelap, khususnya di sejumlah daerah, Sahroni memastikan hal itu tengah ditelusuri aparat berwenang.

"Mengenai imigran gelap dari China mengaku-ngaku pekerja itu yang sedang perlu diluruskan, diselidiki. Semoga ini tidak keluar jalur dari yang sudah ada (kerja sama investasi), tapi pemerintah tetap konsen menelusuri apakah imigran gelap ini proses- proses kerja sama di Sulawesi," ujar Sahroni.

Politikus NasDem ini menambahkan TKA terbanyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Morowali. Dari daerah itu, kata dia, banyak ditemukan imigran gelap dari pekerja asing yang terdaftar.

"Jadi mengatasnamakan pekerja tapi bukan, visanya turis. Ini sedang proses evaluasi visa. Semoga pada masa sidang mendatang Komisi III akan melanjutkan apa yang menjadi kebijakan dengan visa turis. Ini dalam proses," tegasnya.

Selain persoalan tenaga kerja, dalam kesempatan yang sama Sahroni mengingatkan warga mengenai pentingnya ketertiban masyarakat. Seperti persoalan pembagian sembako di Monas akhir April lalu yang mengakibatkan kematian dua bocah turut disayangkannya.

Ia menyarankan masyarakat untuk lebih mengikuti pembagian sembako yang berada di wilayahnya. Hal itu diyakininya akan berlangsung lebih tertib dan tak membahayakan jiwa.

"Pembagian sembako paling banyak isinya sejumlah Rp 100 ribu harganya, duitnya sih enggak ada karena menggunakan kupon. Kalau cuma mengejar 100 ribu (sembako) tapi susahnya luar biasa dan bahkan menghilangkan nyawa orang itu bahaya, mendingan di wilayah masing-masing," katanya.

Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk lebih arif dalam menyikapi ajakan, khususnya yang mengatasnamakan agama dalam kampanye mengambil kekuasaan. Dia mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa mensejahterahkan masyarakat.

"Saya mengimbau ke sini karena bapak ibu sudah melihat di TV, ribut satu dengan slogan ganti presiden dan satunya pertahankan presiden. Padahal presidennya juga belum tentu nyalon," ucapnya.

Sementara itu, Sahroni juga mengecam pihak-pihak tak bertanggungjawab yang berupaya memperdayai masyarakat dengan menggunakan isu SARA untuk kepentingan tertentu.

"Jangan rakyat kita diperdayai dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jangan memporakporandakan masyarakat, ngaduin orang-orang supaya milih si A atau si B, suruh berhentiin orang (presiden), presidennya belum selesai. Bagaimanapun presiden kita satu saat ini. Jangan selalu bawa agama bilang jihad terus tapi puncaknya untuk kekuasaan," kecamnya.

"Saya juga agama islam, tapi tidak pernah membawa agama untuk mengkampanyekan atas kekuasaan. Yang penting masyarakat adem dan damai," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja di Cengkareng Barat, Sahroni turut membagikan sembako kepada 1000 warga yang hadir. Di hari yang sama, sebelumnya Sahroni juga melakukan kunjungan kerja dan pembagian 1000 sembako di Kelurahan Krukut. Di wilayah ini, Sahroni berpesan agar warga terhindar dari narkoba.