Komisi I DPR akan gelar RDP dengan Menlu, Menhan, BIN & Panglima TNI

Komisi I DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RPD) dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sejumlah agenda akan dibahas, yakni evaluasi penggunaan anggaran 2016 sekaligus untuk evaluasi program 2016 dan rencana kerja 2017. Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung mengatakan, pihaknya juga akan meminta penjelasan dari pemerintah, KaBIN dan Panglima TNI terkait dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan militer Indonesia yang tergabung dalam tentara Misi Penjaga Perdamaian di Darfur (UNAMID), Sudan. "Yang menonjol lagi adalah kejadian di Sudan. Mungkin nanti akan ada yang bertanya. Karena itu berkaitan dengan tugasnya TNI, Menhan, Menlu dan BIN," kata Asril di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).Asril menduga adanya dugaan sabotase yang dilakukan pihak tertentu atas kasus ini. Oknum tersebut ingin merusak nama baik Indonesia dengan dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan militer Indonesia. "Mungkin ada Sabotase, mungkin ada yang ingin memalukan kita. Atau ada yang ingin menumpang perahu ke hilir," jelasnya. "Saya berpikir itu, kalau enggak Sabotase, ada keinginan untuk membonceng sehingga enggak diperiksa. Dan ingat bandara di Sudan itu enggak seperti tempat kita, teratur dan tertutup. Ini kan masih banyak yang terbuka. Ini susahnya begitu," sambung Asril. Hal ini dikarenakan pasukan perdamaian dari Indonesia selalu mendapatkan penilaian yang baik di mata Internasional. Pasukan militer Indonesia sudah teruji dari aspek kualitas dan pengalaman teritorial. Mereka juga turut berperan menjaga keamanan dan membantu pembangunan sarana dan prasarana di wilayah tugasnya. "Kita mendapat penilaian yang luar biasa oleh PBB. Bukan hanya istimewa tapi outstanding, artinya di atas rata-rata. Karena pasukan kita bagusnya bisa membaur, karena kita punya pengalaman teritorial tidak hanya jaga keamanan tapi ikut membangun masyarakat, membangun prasarana di sana," klaimnya. Dugaan sabotase muncul karena sebagian besar senjata-senjata yang diperiksa di Bandara Al Fashir berjenis AK-47. Senjata jenis itu, kata Asril bukan milik Indonesia. Biasanya, setiap barang milik anggota TNI atau FPU dilabeli khusus Indonesia."Seolah-olah anggota kita dituduh menyelundupkan senjata. Kalau saya lihat senjatanya, itu yang banyak AK-47. Itu bukan buatan kita. Berarti itu bukan senjata kita," tegasnya. Sepengetahuannya, senjata-senjata yang telah digunakan akan dikumpulkan ke dalam container dan dicek oleh petugas dari PBB untuk dikunci. Sehingga, tidak mungkin pasukan perdamaian Indonesia membawa senjata ke bandara. Apalagi, di dalam pesawat juga tidak diperbolehkan membawa senjata. "Sebelum kita ke bandara, kita di beskem, itu senjata-senjata sudah dikumpul, dimasukan ke container, dicek petugas PBB-nya, kemudian di lock. Itu sejak di base camp. Baru kita berangkat ke bandara," ujarnya. Ditambah lagi, pihak TNI dan Polri telah membantah ratusan senjata-senjata itu milik kontingen Indonesia. Asril menegaskan pasukan yang tergabung dalam misi perdamaian di Sudan tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara lain. "Ini senjata siapa? Kok enggak jauh dari kontingen kita pas mau naik pesawat? Kok tiba-tiba ada? Dan ingat, di daerah itu tidak hanya kontingen indonesia, banyak kontingen negara lain," pungkasnya.