Kemenpora gelar rakor strategis lintas sektor untuk pelayanan kepemudaan

Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar rapat koordinasi strategis lintas sektor untuk pelayanan kepemudaan, Jumat (6/7) di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rakor ini juga merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang meminta Kemenpora mempelopori koordinasi strategis pelayanan kepemudaan di seluruh kementerian/lembaga.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh dalam arahannya mengatakan rakor ini diharapkan dapat mengidentifikasi seluruh potensi kepemudaan melalui program kegiatan dan anggaran yang dimiliki kementerian dan lembaga. Hal itu dilakukan agar ada sinergi, sehingga ketersediaan anggaran program kegiatan melalui APBN atau sumber lain yang didedikasikan untuk kepentingan pelayanan kepemudaan itu dapat berjalan optimal, tidak tumpang tindih, dan nilai kemanfaatannya dapat langsung dirasakan.

"Targetnya ada pemanfaatan secara positif anggaran yang tersedia untuk mengoptimasi bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, sehingga ada proses percepatan kaderisasi bangsa," katanya saat membuka rakor.

Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap partisipasi pemuda. Ia akan berusaha bersama seluruh kementerian dan lembaga memberi ruang-ruang positif terhadap peranan kaum muda, baik di ranah domestik maupun publik.

"Kita melihat peran-peran positif kaum muda harus diberikan ruang yang lebih," katanya.

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia memiliki keuntungan dalam bonus demografi di mana usia muda mendominasi total populasi. Dari total 265 juta penduduk itu lebih dari 62 juta adalah usia muda dan diperkirakan berlanjut hingga tahun 2035.

"Ini adalah bonus yang harus kita manfaatkan secara optimal di mana usia produktif jauh lebih besar dari pada usia nonproduktif," katanya.

Kata dia, jika usia produktif diberikan kesempatan yang luar biasa dengan pemenuhan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, mendorong partisipasi politik, dan partisipasi dunia usaha ini akan menjadi lompatan menuju bangsa yang besar. Termasuk regulasi yang dianggap menghambat partisipasi pemuda itu juga harus dikoreksi.

Asrorun berharap dalam rakor ini dapat membangun kesepahaman program dan anggaran antar kementerian. Juga dapat melakukan pendataan agar dalam penyusunan program 2019 ada sinkronisasi.

"Yang bersifat teknis di Kemenpora tahun 2019 menyampaikan dua program baru, yang pertama terkait literasi pendidikan politik bagi pemuda, kedua terkait penguatan kepemimpinan pemuda," katanya.

Dipilihnya pendidikan politik karena seiring bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sementara penguatan kepemimpinan, karena mengingat maraknya perceraian di kalangan muda akibat minimnya literasi soal kepemimpinan. Maka dari itu usia muda perlu disiapkan secara matang untuk masuk dalam jenjang kepemimpinan domestik (rumah tangga).

Sejumlah perwakilan kementerian hadir dalam rakor ini. Di antaranya Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, Kemnaker, Kominfo dan beberapa perwakilan masyarakat.