Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kelurahan Panmas Depok 'palak' Rp 400.000 bikin KK, akta & e-KTP

Kelurahan Panmas Depok 'palak' Rp 400.000 bikin KK, akta & e-KTP e-KTP. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Saidah (36), warga Depok, Jawa Barat, merasa diperas. Untuk membuat Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan akta kelahiran dia harus merogoh kocek hingga Rp 400.000 padahal pemerintah Kota Depok gratiskan biaya pembuatan identitas kependudukan.

Warga Kampung Baru Gang Rambutan RT 004/ RW 006, Pancoran Mas, itu mengatakan, duit tersebut dibayarkan kepada seorang petugas Kelurahan Pancoran Mas. Dia dijanjikan prosesnya selesai dalam waktu 30 hari kerja. "Sudah hampir dua bulan dari waktu saya mengurus. Sudah bolak-balik ke kelurahan tapi belum selesai juga," kata Ida, Senin (25/4).

Untuk memperlancar proses, Ida membayar uang muka Rp 150 ribu. Kemudian dia harus melunasi di hari berikutnya. Dia dijanjikan selesai pada 4 April. "Saya ke kelurahan mau nanya apakah sudah jadi atau belum, nggak tahunya belum selesai," ungkapnya.

Lama kelamaan Ida kesal karena merasa dipermainkan. Dari informasi berkembang ternyata ada beberapa tetangganya mengalami hal serupa. "Tetangga juga ada yang urus sama ibu itu dan ternyata kasusnya sama kayak saya," bebernya.

Dirinya berharap agar identitas miliknya segera selesai. Sebab, dia berencana membuat Kartu Identitas Anak (KIA) dan untuk kebutuhan sekolah anaknya. Ida menuturkan, dirinya tidak mengetahui kalau pembuatan identitas kependudukan gratis.

"Saya malah tahunya ada tetangga yang bikin akta lahir saja kena Rp 400.000. Pas saya ditawari Rp 400.000 untuk semuanya ya sama mau," pungkasnya.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret

Baca Selengkapnya
Kuota Terpenuhi, Pemprov DKI Jakarta Tutup Pendaftaran Mudik Gratis 2024

Kuota Terpenuhi, Pemprov DKI Jakarta Tutup Pendaftaran Mudik Gratis 2024

Meski begitu, Dishub memastikan bakal membuka kembali pendaftaran jika masih ada kuota yang tersisa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Berkah di PHK Perusahaan, Mantan Pegawai Kantoran ini Jualan Es di Pinggir Jalan Kini jadi Bos Besar

Berkah di PHK Perusahaan, Mantan Pegawai Kantoran ini Jualan Es di Pinggir Jalan Kini jadi Bos Besar

Kisah seorang pengusaha asal Depok inspiratif yang sempat kena PHK kini malah sukses berjualan es. Simak ulasannya.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Terstruktur di Depok: Usut Aktornya!

PKS Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Terstruktur di Depok: Usut Aktornya!

Dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Depok memicu protes dan unjuk rasa.

Baca Selengkapnya
Dewas: Pungli Rutan KPK Terjadi Sejak 2018, Petugas Terima Duit Bulanan dari Tahanan

Dewas: Pungli Rutan KPK Terjadi Sejak 2018, Petugas Terima Duit Bulanan dari Tahanan

Para pegawai KPK itu pun dianggap telah memanfaatkan jabatan dan kewenangan termasuk penyalahgunaan pengaruh yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
7 Ruas Tol Siap Dibuka Gratis di Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya

7 Ruas Tol Siap Dibuka Gratis di Mudik Lebaran 2024, Ini Daftarnya

Ada juga Jalan Tol Jakarta-Cikampek atau Japek II Selatan. Namun, pengoperasiannya juga masih sebatas dari arah Bandung/Purwakarta sampai Kutanegara.

Baca Selengkapnya