Kasus vaksin palsu, PKS ancam jegal anggaran Kemenkes di Paripurna
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Ansory Siregar menegaskan bahwa kasus vaksin palsu ini sebuah kejahatan besar. Dirinya menganggap Kementerian Kesehatan gagal melindungi masyarakat. Maka dari itu dia mengancam akan menjegal anggaran APBN-P di rapat paripurna.
"Saya tunggu reaksi ibu (Menteri Kesehatan Nila F Moeloek) kalau perlu nanti ada siaran pers yang meyakinkan saya karena besok ada pengesahan APBN-P. Jangan sampai besok saya menghadap persetujuannya. Pernah saya adang Bu, tunggu seminggu atau apa, Dahlan Iskan. Tolong nanti ibu habis ini konpres untuk lakukan apa tahap pertama tangani ini. Sebelum ada jawaban yang memuaskan saya, saya kecewa berat," ujar Ansory dalam Rapat Dengar Pendapat Menkes, IDI-AI, Biofarma, BPOM dengan komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).
Wakil ketua fraksi PKS ini berharap Nila mampu memberantas kasus ini. Sebab kasus ini merupakan kejahatan yang dilakukan orang-orang besar.
"Karena ibu orang besar, lawan kejahatan besar itu. Kita pada puyeng mau apa. Capek-capek kadang-kadang kita jalan ke sana kemari, begini juga hasilnya," tuturnya.
Ansory juga menilai, tak efektif jika kasus ini dibentuk Panja di komisinya. Sebab beberapa kali Panja, hasilnya tak memuaskan. Maka dari itu dia sepakat jika lebih baik dibentuk Pansus saja.
"Kalau pansus saya setuju," ucapnya singkat.
Dia mencontohkan, dulu kejaksaan, kehakiman, kepolisian bobrok. Maka dari itu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga penanganan bencana amburadul. Akhirnya dibuat BNPB. Masalah TKI pun begitu, Menaker tak mampu.
"Apa yang akan kita lakukan, apakah perlu badan seperti itu lagi. BPOM harus lepas dari Kemenkes, anda harus kuat. Anda harus seperti BNN, seperti KPK. Anda harus punya alat. Anda harus punya alat untuk melacak kejahatan kesehatan," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Serahkan soal Hak Angket ke Pimpinan Parpol Koalisi
Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDua Petugas KPPS di Makassar Meninggal Diduga Kelelahan dan Sesak Napas, Lima Orang Dirawat
Salah satu korban adalah seorang mahasiswa yang sudah persiapan untuk ujian skripsi.
Baca Selengkapnya13 Petugas KPPS dan 2 Linmas di Jatim Meninggal saat Pemilu, Ini Penyebabnya
Mereka meninggal di saat sedang dan usai bertugas pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies-Ganjar Unjuk Kemesraan, TKN: Prasangka Kami Baik, Mereka Bertemu Bukan untuk Memanaskan Situasi
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo unjuk kemesraan dalam beberapa hari terakhir.
Baca SelengkapnyaKPU: 71 Petugas Pemilu Meninggal, 4.567 Sakit
Rinciannya, 136 orang di tingkat kecamatan atau PPK. Di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang.
Baca SelengkapnyaKesal Istri Hamil Tak Didahulukan Mencoblos, Linmas di Palembang Bacok Ketua KPPS
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaSegini Besaran Santunan dari KPU untuk Petugas KPPS Meninggal Dunia Saat Pemilu 2024
Kemenkes mencatat ada 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU: 181 Petugas PPK, PPS dan KPPS Meninggal Dunia Selama Pemilu 2024
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melaporkan 181 anggota PPK, PPS, dan KPPS meninggal
Baca Selengkapnya