Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK dinilai telah berhasil menurunkan angka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dimana Karhutla merupakan salah satu fokus dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230 Tahun 2017 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan, Mikhail Gorbachev Dom mengatakan, angka luasan lahan kritis Indonesia yang masih 14 juta hektar. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat di tengah ancaman perubahan iklim, bencana banjir, tanah longsor.

"Belum lagi laju deforestasi (penggundulan hutan) kita yang masih 900 persen lebih besar dari laju reforestasi (reboisasi). Jika ini terus berlanjut, maka tidak aneh jika pada akhirnya hutan kita habis," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/1).

Dia menambahkan, saat ini sebaiknya pemerintah fokus pada rehabilitasi daerah aliran sungai dan menjaga ekosistem pinggir sungai. Sehingga bukan saja sebagai upaya pencegahan bencana namun juga berguna bagi konservasi.

Menurutnya, saat ini proses penganggaran yang akhirnya membuat pemerintah daerah sulit bergerak. Pasalnya mereka tetap harus menunggu suntikan dana dari pemerintah pusat.

"Bagaimana mau bergerak dengan baik jika perencanaan anggaran masih harus menunggu pemerintah pusat di bulan Oktober setiap tahunnya? Akhirnya proses penyerapan anggaran DBH DR di daerah seadanya karena perencanaannya juga 'grasa-grusu' hasilnya data menunjukkan DBH DR yang terserap baru Rp 1,84 triliun (27,68%) dari jumlah transfer pemerintah sebesar Rp 6,6 triliun," tutupnya.

Karena itu, Gorba yang juga Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Banten, Jakarta dan Jawa Barat, mendukung upaya revisi PMK 230/2017 yang akan menggeser fokus kebijakan anggaran dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat ini, ke kebijakan anggaran untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).