Merdeka.com - Pemerintah belum juga memutuskan kebijakan PPKM Darurat. Sementara kebijakan ini akan berakhir hari ini (20/7). Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, apakah diperpanjang atau tidak, pemerintah harus fokus pada kebijakan memutus penyebaran Covid-19.

"Saya berharap agar pemerintah bisa melangkah lebih jauh. Memikirkan satu agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Yaitu, penyebaran virus covid. Apa pun kebijakan yang diambil, penurunan dan pemutusan mata rantai penyebaran virus covid nanti haruslah diutamakan," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (20/7).

Dia bilang, kalau masalah kesehatan bisa diselesaikan maka urusan ekonomi juga lancar.

"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi. Pandangan saya, ya sesederhana itu," lanjutnya.

Saleh melihat, pemerintah mau menurunkan penyebaran Covid-19. Namun tidak mau roda perekonomian terganggu. Maka itu, perpanjangan PPKM Darurat punya konsekuensi masing-masing.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menuturkan, Kebijakan pemerintah kerap setengah-setengah.

"Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus covid. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu. Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah. Hasilnya, ya setengah-setengah juga. Covid-nya tetap ada, ya ekonominya juga belum stabil," ujar Saleh.

Saleh menyebut, di masyarakat muncul dua pandangan. Yang mendukung perpanjangan PPKM Darurat, atau yang tidak mendukung. Pihak tidak mendukung karena menganggap kebijakan itu tidak efektif.

"Apalagi, bansos yang diharapkan masyarakat tidak semuanya diterima. Kalaupun ada yang menerima, nilainya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak," katanya.

Kedua, ada masyarakat yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil. Menurut mereka, jika tidak ada PPKM darurat, bisa jadi orang yang terpapar akan semakin banyak. Karena itu, PPKM darurat perlu dilanjutkan dengan catatan jaminan sosial yang cukup dan memadai.

"Mana yang mau diikuti pemerintah? Sampai sekarang belum jelas. Padahal, ini adalah hari terakhir pemberlakuan PPKM darurat. Semua masih menunggu," kata Saleh.