Merdeka.com - Polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara, masih menjadi sorotan panas.

Sehingga, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai permasalahan terkait TWK ini bisa diselesaikan asalkan Presiden Joko Widodo membuktikan komitmennya.

"Kalau presiden komitmen dengan pidatonya yang menyatakan bahwa tes TWK tidak boleh menjadi alasan serta merta untuk memberhentikan 75 pegawai KPK," kata Feri dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6).

Pasalnya Presiden Jokowi, menurut Feri, adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan atas jabatan mereka. Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

"Maka dia mudah kok berdasarkan pasal 3 PP Manajemen PNS PP 17 Presiden itu adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, memindahkan PNS."

Sehingga, Feri memandang apabila Jokowi dengan tiga hak kewenangannya sudah seharusnya permasalahan soal peralihan pegawai KPK menjadi ASN selesai.

Terlebih, Jokowi sudah meminta hasil tes tidak serta merta jadi alasan untuk memberhentikan puluhan pegawai KPK tersebut.

"Nah kalau presiden bisa mengangkat, berhentikan, pindahkan PNS dan pidato yang dia sampaikan soal 75 itu benar dari hati nuraninya selesai ini kasus. Tinggal dilantik kok 75 orang itu," terangnya.

"Tapi kan faktanya berseberangan, presiden seolah-olah tidak mau ikut campur, loh pimpinan tertinggi kok tidak mau ikut campur urusan PNS," tambahnya.

Namun demikian, Feri memandang jika saat ini Jokowi seperti sedang lepas tangan seolah-olah persoalan TWK KPK sudah bukan tanggung jawabnya.

"Jadi bagi saya presiden sedang bermain sepak takkraw lah ya, begitu orang lain tendang, dia smash, tapi begitu orang begitu mensmash dia minta orang lain menangkisnya. Jadi menurut kita sudah orang sudah tahu yang bertanggung jawab, memiliki skenario tapi seolah-olah mau dibangun gimik lugu tidak berdosa itu," bebernya.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan telah dinonaktifkan. Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta hasil tes tidak serta merta jadi alasan untuk memberhentikan puluhan pegawai KPK tersebut.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK," kata Jokowi dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," tegas Jokowi.

Jokowi menilai, hasil tes yang tidak maksimal terhadap 75 pegawai KPK masih dapat diperbaiki. Caranya, dengan memberikan kesempatan pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," jelasnya.