Irman Gusman: KPK menghambat pembangunan negara
Merdeka.com - Peserta Konvensi Demokrat Irman Gusman menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menghambat pembangunan. Sebab, banyak pejabat ketakutan menjalankan proyek lantaran takut diciduk KPK .
"KPK yang kita harapkan mendorong pembangunan malah jadi sedikit menghambat, karena banyak orang yang tidak mau pegang proyek," kata Irman di Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat , Jakarta Selatan, Rabu (8/1).
Menurut Ketua DPD ini, banyak pejabat yang dikait-kaitkan dengan persoalan korupsi. Alhasil, mereka jadi malas untuk memegang proyek.
"Orang selalu dikaitkan korupsi, akibatnya orang-orang sekarang jadi malas memegang proyek karena mereka takut diperkarakan KPK . KPK ini membuat menghambat pembangunan negara," ujarnya.
Lebih lanjut Irman menilai, para koruptor yang tertangkap tangan oleh KPK nasibnya sedang sial. "KPK itu kan sifatnya shock therapy dan harus nangkap big fish. Nah, sekarang dia untung-untungan. Guyonannya kalau yang kena KPK itu yang lagi sial saja," paparnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Irman Gusman meminta MK menerima seluruh dalilnya dan mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaBasuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca SelengkapnyaSelain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca SelengkapnyaMK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPD RI Provinsi Sumatera Utara setelah mengabulkan gugatan Irman Gusman.
Baca SelengkapnyaMundurnya Kepala IKN diyakini tak pengaruhi keberlangsungan proyek tersebut
Baca SelengkapnyaReyna Usman ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kemenakertrans.
Baca SelengkapnyaIrman mengajukan gugatan sengketa pemilu karena namanya dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI.
Baca SelengkapnyaKPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.
Baca Selengkapnya