Presiden Joko Widodo mengundang semua anggota panitia seleksi pimpinan KPK ke Istana Negara. Jokowi memberikan kepercayaan penuh kepada 9 srikandi anggota pansel untuk memilih pimpinan KPK yang betul-betul kredibel dan independen."Tadi baru saja saya ketemu anggota pansel KPK. Saya ingin menyampaikan saya memberikan kepercayaan penuh kepada pansel untuk bekerja memilih pimpinan KPK yang kredibel, berintegritas dan dipercaya masyarakat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5).Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan mengapa dirinya memilih anggota pansel pimpinan KPK dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada ahli ekonomi, IT, hukum, psikolog dan sosial, manajemen dan keahlian lainnya."Karena keahlian itu diperlukan agar pimpinan KPK punya kecakapan termasuk membangun sistem tidak semata bidang hukum. Ahli governance dan IT agar pimpinan KPK memiliki kemampuan dalam IT merancang pemberantasan korupsi. Diperlukan orang yang ngerti masalah IT," jelas Jokowi."Ahli manajemen ekonomi juga diperlukan agar pimpinan KPK punya kecakapan dalam hal kejahatan ekonomi dan pencucian uang. Ahli psikologi diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, karena korupsi juga menyangkut perilaku," imbuhnya.Ahli sosiologi, jelas Jokowi, agar pimpinan KPK mempunyai wawasan konteks budaya sosial korupsi dalam masyarakat. Jokowi berharap besar pimpinan KPK yang terpilih bisa memperkuat institusi KPK. Selain menguasai hukum pimpinan KPK terpilih harus dilengkapi kompetensi manajemen. "Pansel juga perlu memikirkan kelembagaan KPK menjadi institusi negara yang berwibawa dan harus dapat mengembangkan sistem investasi modern dan penguatan sistem integritas," terang Jokowi."Juga harus bisa membangun jaringan dan punya kerjasama baik di internal maupun lembaga lainnya. Melalui setneg saya akan dukung kebutuhan sekretariatan dan anggaran termasuk kalau dibutuhkan supporting menghadirkan nara sumber yang diperlukan dan informasi pansel," tutup Jokowi.Berikut 9 nama anggota panitia seleksi pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden Jokowi:1. Destry Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter, ketua merangkap anggota
2. Eni Nurbaningsih, pakar hukum tata negara ketua badan pembinaan hukum nasional, wakil ketua
3. Harkristuti Harkrisnowo, pakar Hukum Pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Manusia Kemenkum HAM
4. Betty Alisyahbana, ahli IT dan Manajemen
5. Yenty Garnasih, pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata negara pemerintahan
8. Dyani Sadya Wati, ahli di Bappenas
9. Meutia Ganie Rochman, ahli sosiolog dan media sosial.