Gubernur Jabar Gandeng TNI-Polri Antisipasi Lonjakan Covid-19 saat Libur Panjang

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil siap menambah personel TNI-Polri untuk mencegah potensi kenaikan kasus Covid-19 saat libur panjang akhir bulan ini. Namun, ia memastikan tidak ada kewajiban untuk menunjukkan hasil tes PCR bagi masyarakat yang masuk ke wilayah Jawa Barat.

"Long weekend saat Iduladha (lalu) menaikkan kasus. Pelajaran buat kita. Kami sudah menyiapkan materi edukasi, pada dasarnya kan selama disiplin 3 M bisa terkendali," ucap dia di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (19/10).

"Kami sudah koordinasi dengan Polda (dan TNI) untuk memperbanyak personel seperti kita tiap minggu kita menyerbu zona merah, termasuk ke titik destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dengan tegas," ia melanjutkan.

Jika ada hotel atau tempat pariwisata yang melanggar protokol kesehatan, maka ancamannya adalah penutupan sementara. Di luar dari itu, tidak ada kebijakan yang berubah. Ia tidak menerapkan aturan bagi warga luar Jawa Barat yang datang untuk menunjukkan bukti bebas Covid-19 melalui tes PCR.

"Swab itu mahal kalau mandiri. Yang penting, sambil nunggu vaksin, kuncinya 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker). Lockdown terbaik ya pake masker. Kita nanti buktikan hasilnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat untuk menahan diri untuk berlibur ke tempat wisata atau hiburan pada libur panjang akhir Oktober nanti. Terutama tempat-tempat yang sering dikerumuni orang.

Tito mengingatkan tentang klaster keluarga dimana dari satu orang terpapar Covid-19, bisa menular ke yang lain. Maka dari itu, masyarakat diimbau menahan diri ke tempat wisata seperti Puncak atau daerah Bandung.

Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda setempat untuk mendeteksi titik-titik keramaian pada libur panjang nanti. Nantinya, akan diatur terkait kapasitas maupun perizinan.

"Ini masih ada waktu 4-5 hari. Diatur dengan para pengelola itu supaya tidak terjadi kerumunan. Mungkin dengan mengurangi kapasitas. Tidak adanya kegiatan, izin kepolisian, tidak memberikan izin kegiatan keramaian dengan musik-musik, kemudian kumpulan besar," tuturnya.