Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya Ahok berjanji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Mereka melakukan beberapa terobosan untuk memerangi korupsi.

Tak mudah untuk menghilangkan mental korupsi para birokrat dan anggota dewan. Tapi Jokowi bertekad melawannya di Jakarta.

Saat pertama kali dinyatakan menang, Jokowi-Ahok berjanji untuk tidak korupsi. Menurut mereka membenahi etos, mempercepat kerja dan transparansi akan menghindarkan dari korupsi.

Apa saja gebrakan Jokowi-Ahok untuk melawan korupsi yang semakin akut menggerogoti negeri ini?

Hapus pungli dari yang kecil

Jokowi menyerukan kepada PNS di lingkungan pemprov DKI untuk tidak melakukan korupsi. Mulai dari hal yang kecil dan paling sederhana.

"Dimulai dari urusan-urusan kecil lah," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/11).

Urusan kecil dimaksud Jokowi adalah dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sudah menjadi rahasia umum jika warga Jakarta dikenakan pungutan liar saat membuat KTP.

"Urus KTP nggak (perlu) ada pungutan lah, sistemnya perlu dipercepat dalam mengurus izin," ujarnya.

Pungutan-pungutan liar menurutnya harus dihilangkan. Dengan demikian sedikit demi sedikit praktik korupsi akan berkurang. "Dengan begitu akan terkurangi pungutan liarnya," pungkasnya.

Gandeng KPK

Jokowi menggandeng KPK, salah satunya untuk memperbaiki dan membenahi sistem-sistem yang ada di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Dalam membenahi itu, saya juga bersyukur didampingi KPK sehingga perbaikan menjadi lebih cepat lagi," ujarnya saat konpers dengan Pimpinan KPK, Selasa (27/11).

Bersama KPK, Jokowi akan membenahi sistem dalam hal transparansi pengadaan, mekanisme pengaduan, dan akses publik terhadap informasi di ibukota ini. Pertemuan tadi, juga membahas proses pembuatan anggaran pemprov untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih baik.

"Kita akan perbaiki tempat-tempat yang berkaitan dengan pelayanan publik, langsung, urusan KTP, Kartu Keluarga (KK), perizinan, berhubungan langsung dengan masyarakat," paparnya.

Transparansi anggaran

Ahok memastikan, periode kepemimpinan Gubernur Joko Widodo berasaskan transparansi dan keterbukaan kepada publik. Sehingga memudahkan publik untuk memantau setiap anggaran yang masuk, maupun keluar.

"Ya kami kasih aja, tidak ada batasan, transparansi kok," kata Ahok di kantor Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (19/10).

Ahok menjamin transparansi dan kemudahan kepada masyarakat untuk memantau. Dia ingin, penggunaan anggaran di Jakarta harus transparan. Tak ada yang ditutupi.

Kerjasama dengan LSM antikorupsi

Jokowi dan Ahok menggandeng LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk memantau dugaan pungli dan korupsi di Jakarta. Beberapa pekan lalu, Ahok bersama perwakilan ICW dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) melakukan sidak di  sekolah internasional MH Thamrin Jakarta Timur.

Selain itu, Ahok juga memastikan laporan keuangan di Pemprov DKI bebas untuk diminta dan dipelajari. Ahok menerima laporan kalau di masa Foke jadi gubernur, LSM sulit dapat akses.

Ahok tak mau mengulangi kesalahan Foke. "Semuanya kita buka," kata dia.

Ajak BPKP awasi anggaran DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Acara yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan melakukan tata kelola pemerintah.

"Saya berharap kesepakatan ini menjadi kerja kongkrit. Saya inginnya kalau kerja sederhana, yang ngawas keuangan sudah ada," ujar Jokowi dalam sambutanya di Gedung BPKP, Jl Pramuka 3, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (38/10).

Dengan adanya penandatanganan MoU ini, Jokowi mengaku akan semakin semangat kerja jika didampingi BPKP. "Semangat ada didampingin BPKP, kalau saya bagian rekomendasi saja nanti, ada rekomendasi, yah saya lanjuti," tuturnya.