Merdeka.com - Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kenaikan UMK yang menunggu kepastian kenaikan BBM terbukti. Usai kenaikan BBM, Ganjar bersama DPRD Jateng usai melakukan pertemuan secara tertutup memutuskan bahwa UMK di Jateng dinaikan rata-rata sebesar 2 persen. Kenaikan UMK sebesar 2 persen itu diputuskan dengan menyesuaikan kenaikan BBM yang berdampak pada pada inflasi sebesar 2 persen.

"Sudah berkomunikasi dengan Menaker, Menko Perekonomian bahkan juga komunikasi dengan Presiden, saya meminta untuk menyikapi kenaikan BBM ini terkait dengan kenaikan UMK. Hitung-hitungan kita kalau naiknya BBM Rp 2.000 itu hitunganya inflasi naiknya 2 persen," tegas Ganjar Pranowo usai melakukan konsultasi dengan jajaran pimpinan DPRD Jateng di ruang Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi di Lantai 2, Gedung Berlian DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (18/11) petang tadi.

Angka kenaikan UMK 2 persen itu dilakukan usai Ganjar bertemu dengan bupati/walikota yang mengusulkan UMK kepada Ganjar Pranowo Senin (17/11) kemarin.

"Maka angka yang kemarin kita putuskan, dengan para bupati dengan segala pro dan kontranya untuk menyampaikan kepada Apindo-apindo sore ini mau bertemu dengan saya, kita nilai untuk kenaikan BBM ini kita nilai sebesar 2 persen. Mudah-mudahan Apindo setuju dengan kita naikan 2 persen," paparnya.

Ganjar menyatakan kenaikan sebesar 2 persen ini akan diterapkan di masing-masing daerah tepatnya di 35 kabupaten/kota sesuai usulan angka UMK yang berbeda-beda dari bupati/wali kota. Selain pertimbangan kenaikan BBM dan inflasi, Ganjar menjelaskan juga menggunakan indikator pertimbangan kenaikan UMK dengan survei KHL dan pertumbuhan ekonomi.

"Pertimbangan? Ada survei KHL, inflasi, ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan BBM. Ini kemudian menjadi debatable karena kemudian ada lain versi inflasi dan survei. Apakah surveynya sampai Desember atau hanya sampai September. Ada yang usul sampai Desember, ada yang usul sampai September saja. Prediksi-prediksi dia menginginkan demikian. Nah ini agak sulit yang namanya survei kan agak riil. Nah angka yang dari bupati/wali kota itulah yang saya gunakan," tuturnya.

Meski banyak buruh yang melakukan protes pada Ganjar bahwa angka yang disodorkan 35 kabupaten/kota tidak benar namun proses penetapan UMK ini akan berjalan terus karena waktu untuk penetapan UMK tinggal dua hari, tepatnya pada 20 November mendatang. Harapanya, kenaikan rata-rata 2 persen ini bisa disepakati dan diterima oleh dunia usaha di Jawa Tengah yang tergabung dalam Apindo.

"Banyak buruh yang SMS saya, jangan percaya itu pak. Nggak bener surveinya. Kalau kita mengulang kembali, kita nggak akan selesai-selsai karena waktunya pendek. Maka dengan kebijakan yang kita konsultasikan dengan dewan, asumsi kita BBM naik Rp 2000 adalah UMK buruh naik 2 persen, kita mau dorong agar Apindo bisa bertoleransi dengan soal kenaikan ini," ungkapnya.

Ganjar berharap, pemerintah Jokowi, dalam hal ini Menaker dan Menko Perekonomian mengirimkan surat resmi pemberitahuan kepada pengusaha, buruh dan Pemprov Jateng mengenai toleransi penghitungan UMK bagi buruh ini. Ganjar juga berharap agar pengusaha dan buruh bisa satu pandangan dan saling menerima terkait penghitungan dan penetapan UMK yang dilakukanya.

"Saya tadi telepon dan berharap agar supaya Pak Menaker dan Menko Perekonomian agar mengirimkan berupa surat atau radiogram mengenai toleransi penghitungan agar publik tahu. Imbauanya kepada buruh dan pengusaha bagaimana kita bisa menyikapi kenaikan ini dan bersalaman pada angka-angka menurut statistik dan penghitunganya bisa memenuhi syarat itu saja. Yang sulit mencari kesepakatan ini. Yang kemarin dibuat itu versi Gerbang mengatakan yang paling bener Semarang dan Demak, apakah angkanya sudah bener? Ternyata angkanya belum bener, berarti salah kabeh!" pungkasnya.

Senada dengan Ganjar, Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi menyatakan sudah sepakat dengan Pemprov Jateng terkait kenaikan rata-rata UMK sebesar 2 persen dengan menyesuaikan besaran kenaikan BBM sebesar Rp 2000.

"Kabupaten/kota ada angka dapatkan sudah ada kesepakatan. Dari angka yg sudah ditentukan, tiba-tiba BBM naik. Kenaikan 2000 rupiah hitungan ekonomi inflasi 2 persen. Kami yakin, angka inflasi 2 persen belum diperhitungkan tentukan UMK. DPRD rekomendasikan Gubernur untuk angka sepakati ditambah dengan inflasi 2 persen, kita tambahkan 2 persen dari upah yang mereka sepakati. Sehingga kalau menyesuaikan inflasi, tidak terlalu berat membebani buruh dan sudah tertutupi kebutuhanya disitu. Pak Gub sepakat dan nanti akan disampaikan ke Apindo. Angka kemarin plus 2 persen kemarin," jelasnya.

Rukma menegaskan, Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng sudah mencari jalan tengah dalam memutuskan kenaikan UMK seiring kenaikan BBM ini. Sehingga diharapkan, pada tanggal 20 November lusa mendatang bisa ditetapkan masing-masing besaran UMK di 35 kabupaten/kota di Jateng.

"Tanggal 20 November sudah setujui oleh DPRD Jateng dan kemarin. Contohnya UMK Semarang sebelumnya Rp 1,4 juta jadi Rp 1,6 juta, dari 1,6 juta plus 2 persen menjadi sekitar 1,7 juta. Harapanya secara signifikan tidak memberatkan buruh-buruh kita dan inflasi tidak menjadi masalah bagi buruh. Cari jalan tengahnya antara pengusaha dan buruh bisa sama-sama enaknya," tukasnya.

Rukma menjelaskan untuk angka UMK tertinggi adalah Kota Semarang dan Demak dan kemudian untuk angka UMK terkecil adalah Boyolali, Solo, Sukoharjo dan Purbalingga.

"Angka-angka merupakan kesepakatan kab/kota. Tertinggi Semarang, Demak. Terendah Boyolali, Solo, Sukoharjo. Itu sudah kesepakatan pemkab setempat," paparnya.

Rencananya, petang ini sekitar pukul 17.00 WIB Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan bertemu dengan para pengusaha tergabung dalam Apindo terkait penetapan UMK buruh di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.