Merdeka.com - Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas permasalahan tambang ilegal di wilayahnya.

Pernyataan Ganjar menanggapi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut maraknya tambang di wilayah Kabupaten Klaten memiliki backingan yang menakutkan.

"Hari ini kita mau rapat sama KPK terkait pertambangan Galian C dan sebagainya. Karena dulu, pernah dibentuk Puser Bumi tapi tidak efektif sama sekali," katanya usai mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng di Kantornya, Senin (28/11).

Dia menyebut tidak efektif Puser Bumi karena masih ada kejar-kejaran antara pelaku tambang ilegal dengan pemerintah. Ke depan, pihaknya pun meminta dukungan kepada masyarakat untuk tidak takut melapor bila mendapati permasalahan tersebut.

"Kemarin sudah ada satgas Puser Bumi kejar kejaran terus. Kita kejar, besok muncul lagi, kita kejar, besok muncul lagi. Maka kita bisa melaporkan. Kemudian kami minta penegak hukum jangan ragu menindak soal ini tambang ilegal," jelasnya.

Bila pemerintah maupun penegak hukum ragu, maka keberadaan tambang ilegal bisa menimbulkan masalah pada infrastruktur hingga alam. Apalagi ada orang besar dalam keberadaan tambang-tambang tersebut.

"Saya tahu memang backinganya gede-gede. Makanya saya minta dilaporkan kepada kita siapa yang ada di belakang. Kemudian kita serahkan kepada penegak hukum. Maka penegak hukum, kita minta betul perannya. Berdiri paling depan. Karena sudah terkait pelanggaran," tegas Ganjar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Klaten berhasil mengungkap dua lokasi pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Kemalang yang berada di Desa Tlogowatu dan Tegalmulyo. Dari dua lokasi itu, polisi menetapkan tiga tersangka dan menyita tiga ekskavator.