DPR: Sistem Apapun Sulit Cegah Kepala Daerah Tak Korupsi, Biaya Pilkada Mahal

Menurutnya, salah satu membuat koruptor jera adalah pemberian hukuman yang tinggi. Jaksa dan hakim harus bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter

DPR: Sistem Apapun Sulit Cegah Kepala Daerah Tak Korupsi, Biaya Pilkada Mahal — Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring OTT KPK. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Banyak kepala daerah yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Hal ini dipercaya karena masalah biaya politik menjadi kepala daerah yang besar.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Santoso, dengan sistem Pilkada saat ini sulit kepala daerah tidak tergoda untuk korupsi. Sebab untuk mengikuti kontestasi Pilkada membutuhkan dana yang besar.

"Dengan Pilkada saat ini sulit kepala daerah tidak korupsi karena untuk ikut kontestasi Pilkada butuh dana besar," ujar Santoso kepada wartawan, Kamis (6/1).

Halaman Berikutnya Pengelola Gedung Buka Suara Soal Kaca Kantor BGN Tiba-Tiba Pecah

Halaman

1 Show All