Mantan Wakil Ketua DPRA Dicecar KPK Soal Pengadaan Kapal Aceh Hebat

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar pengadaan Kapal Aceh Hebat.

Dia menyebut penyidik KPK menanyakan sekitar 50 pertanyaan, mulai dari proses usulan eksekutif soal Kapal Aceh Hebat yang mulanya direncanakan hanya dua unit, hingga pada proses pembahasannya kenapa menjadi tiga unit. Kemudian pertanyaan berlanjut ke MoU penetapan pembiayaan Kapal Aceh Hebat.

"Kalau proses pelelangan dan pembangunan kapalnya, kita tidak ditanya. Kalaupun ditanya, kita tidak tahu jawabannya apa," kata Teuku Irwan Djohan di gedung Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Selasa (26/10).

Irwan juga mengaku, penyidik KPK sempat menanyakan apakah dia mengenal dua orang yang bernama Sayed di lingkungan Pemerintah Aceh.

"Ada dua nama Sayed ditanya. Tapi saya dua-dua tidak kenal. Ada Sayed Azhari dan Sayed Anwar Fuadi, saya enggak kenal," ujarnya.

Dia juga dicecar pertanyaan seputar proses dan kondisi politik yang terjadi pada 2018 di Aceh. Misalnya, beber Irwan, soal keharmonisan eksekutif dan legislatif pada saat itu.

Sementara itu, sejumlah berkas yang diminta penyidik KPK untuk dibawa Irwan Djohan saat memberikan keterangan, diambil sebagian oleh penyidik.

"Yang diambil beberapa SK, sama rekening bank ya. Semua itu diambil, tapi kalau yang sama dengan yang lain itu dikembalikan, karena kata mereka sudah cukup," ujarnya.

Selain Irwan, mantan Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, juga dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Namun Sulaiman Abda irit bicara terkait pemeriksaan itu.

"KPK sangat-sangat kooperatif untuk menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan kami. Apa yang kami sanggup jawab, kami jawab. Kalau kami nggak tahu, kami bilang nggak tahu. Tapi, KPK sangat kooperatif," katanya berlalu pergi usai diperiksa sekitar 6 jam.

Kemudian, ada anggota DPRA aktif yang dimintai keterangan KPK yakni Ihsanuddin MZ (ketua Fraksi PPP di DPRA) dan Dalimi (Wakil Ketua I DPRA dari Fraksi Demokrat). Namun keduanya juga bungkam saat ditanya wartawan terkait pemeriksaan yang mereka jalani.